Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno/Net
Ketua Umum partai politik tidak boleh ragu untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu Serentak 2024. Justru, menjadi aneh jika ketua umum kemudian tidak menjadi capres yang diusung parpol.
Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat menjadi pembicara dalam talkshow LKI bertajuk Membaca Arah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Studio MPO Cikajang, Jakarta, Jumat (24/6).
"Agak aneh kalau partai itu tidak bisa mengusung ketua umum mereka sebagai capres atau cawapres. Untuk apa berpartai kalau pada akhirnya partai itu hanya sebatas kendaraan bagi orang lain, lucu bagi saya," kata Adi.
Adi menegaskan, dalam berbagai kesempatan dia mendorong agar ketua-ketua partai untuk berani maju menjadi capres dan cawapres. Setidaknya, parpol harus ngotot mengajukan ketuanya sampai muncul kesimpulan bersama koalisi.
"Apapun judulnya Airlangga harga mati harus maju, Pak Suharso harus diusung menjadi kandidat capres di KIB, termasuk Zulhas dari PAN. Persoalan nanti siapa yang akan endingnya diputuskan maju, itu lain hal yang penting jadikan dulu barang," terangnya.
Soal masih rendahnya elektabilitas ketua-ketua partai ini di berbagai survei, bagi Adi, itu tidak perlu menjadi kekhawatiran. Menurutnya, jika perolehan suara-suara partai dikonversi menjadi suara kandidat capres maka potensi dan peluang untuk menang terbuka lebar.
"Karena kalau dilihat dari kalkulasi politiknya, Golkar ini kan 12,8 persen. Kalau suara Pak Airlangga yang dinilai tidak terlampau signifikan di survei dikonversi menjadi suara Golkar kan luar biasa tuh. Suara Golkar yang 12,8 persen menjadi suaranya Airlangga saat ini Airlangga mendapat 12 persen mestinya," jelasnya.
"Kalau suaranya Pak Suharso yang dinilai juga gak signifikan di survei saat ini, kalau kemudian suara PPP 4,8 persen dikonversi menjadi suaranya Pak Suharso kan dapat 4,8 persen. Ditambah suara PAN yang 6,43 persen, kan itu luar biasa," imbuhnya.
"Kalau ditotal antara jumlah suara perolehan Pileg 2019 lalu yang tergabung dalam KIB itu kan plus minus 24 sekian persen," demikian pengajar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
