Deklarasi anti narkoba dan cinta NKRI Forkopimda Jatim dan stakeholder terkait/Net
Sebagai upaya menjaga ibu pertiwi, dan melindungi generasi muda dari bahaya narkoba serta paham radikal dan intoleran. Forkopimda Jawa Timur beserta stakeholder terkait terus menggalakkan deklarasi anti narkoba dan cinta NKRI di berbagai wilayah di Jawa Timur.
Bertempat di Convention Hall New Sari Utama Jember Deklarasi Besuki Anti Narkoba dan Cinta NKRI digelar pada Selasa (14/6).
Kegiatan deklarasi anti narkoba dan cinta NKRI ini dilaksanakan untuk yang ketiga kalinya setelah sebelumnya deklarasi serupa juga telah dilaksanakan, yakni yang pertama dilaksanakan di Madura Raya pada tanggal 19 Mei 2022 yang dikuti oleh kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Yang kedua laksanakan di Malang Raya pada tanggal 30 Mei 2022 yang diikuti oleh kota dan kabupaten malang, kota batu, kota dan kabupaten pasuruan, serta kota dan kabupaten probolinggo. Dan sekarang dilaksanakan di Besuki Raya yang diikuti oleh kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Banyuwangi.
Kegiatan ini dilaksanakan agar seluruh eleman masyarakat baik Mahasiswa, pelajar, tokoh agama, ulama, tokoh pemuda, olahragawan, pesilat, pebisnis, pengemudi ojek online dan semuanya menjadi pejuang anti narkoba dan Cinta NKRI.
Dalam kesempatan ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melihat harmoni partnership terjadi dalam kegiatan ini.
"Karena semua elemen sudah sepakat untuk perangi narkoba, maka Ibu Pertiwi memanggil seluruh dedikasi kita bersama untuk menjaganya," kata Gubernur Khofifah dalam sambutannya.
Gubernur Jatim melihat, bahwa komitmen elemen strategis yang hadir untuk melindungi Ibu Pertiwi. Ini diwujudkan dengan komitmen Anti Narkoba dan cinta NKRI dalam satu nafas.
"Kita mencintai negeri ini, maka kita harus sehat, kita harus produktif," imbuh orang nomor satu di Jatim ini.
Melihat antusiasme seluruh elemen masyarakat yang hadir, Gubernur Khofifah mengajak agar deklarasi tidak berhenti pada acara ini saja. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai medium sosialisasi.
"Jangan coba-coba pakai narkoba. Sekali coba pasti ketagihan, sekali ketagihan akan menjemput pula kematian. Deklarasi ini harus juga digaungkan pada media sosial kita masing-masing," tegasnya.
Melalui momentum ini juga, Pemprov Jawa Timur bersama Forkopimda dan BNN Provinsi Jawa Timur ingin mengajak seluruh masyarakat bergerak bersama mewujudkan cinta dedikasi kepada bangsa. Melalui berbagai gerakan yang bisa membangun spirit patriotisme, integrasi bangsa dan nasionalisme.
Sehingga, bisa terus membangun sinergi zat yang sama untuk bergerak mendorong masyarakat menjauhi dan tidak menggunakan narkoba.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Khofifah memberikan reward kepada 2 orang penerima yakni Ketua DPD GANN Jatim sebagai Relawan Penggiat Anti Narkoba Jawa Timur dan Ir. Bungkus Wagiyo sebagai Penggiat Anti Narkoba.
Ikrar Cinta NKRI dan Anti Narkoba terdengar gemuruh dan lantang dikumandangkan oleh lebih dari 500 orang yang hadir dari berbagai elemen. Mulai penggiat anti narkoba, mahasiswa, pelajar pramuka, komunitas driver ojek online, mitra humas polres Jember, forum kerukunan pencak silat, satpol PP, perwakilan pelajar, hingga tokoh agama.
Usai mengikrarkan, Gubernur Khofifah bersama Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Kabinda Jatim dan Ka BNNP Jatim menandatangani papan deklarasi secara bersama-sama.
Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menyampaikan bahwa kunci memerangi narkoba adalah dengan kerja sama dan komitmen. Diatas kerjasama, menurutnya penting menjaga komitmen untuk memeranginya. Sebab, kata Nico para bandar tidak akan berhenti memproduksi narkoba.
"Penting untuk kita memerangi Narkoba dan penting pula kita menjaga keutuhan NKRI. Pendiri bangsa ini telah menciptakan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika untuk mempersatukan kita, itu merupakan hal yang luar biasa karenanya kita harus menjaganya," ungkapnya
Di sisi lain, Kepala BNNP Jatim Brigjen Mohammad Aris Purnomo mengatakan bahwa saat ini upaya untuk mengatasi peningkatan prevalensi penggunaan narkoba utamanya di wilayah perkotaan harus diantisipasi dengan adanya Peraturan Daerah (perda).
