Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah Sindir KIB Seperti Sekelompok Orang Kumpul di Pos Ronda, PPP: Stres!

RABU, 08 JUNI 2022 | 16:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang menyindir Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membuat pihak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berang. Pasalnya, Fahri menyebut KIB yang dibentuk Golkar, PAN, dan PPP, seperti sekelompok orang yang tengah berkumpul di pos ronda lantaran dinilai tak paham sistem presidensial.

Ketua DPP PPP, Ahmad Baidowi, jelas mempertanyakan maksud pernyataan Fahri Hamzah tersebut. Menurut Awiek, sapaan akrab Ahmad Baidowi, Fahri Hamzah seperti sedang mengigau lantaran partainya belum pasti lolos verifikasi KPU untuk jadi peserta Pemilu 2024.

“Itu Fahri Hamzah lagi ngomong rasional, lagi ngigau, atau lagi mimpi ya? Ya urusan kita lah mau membentuk Koalisi Indonesia Bersatu,” tegas Awiek kepada wartawan, Rabu (8/6).  


“Ya mungkin dia stres saja, kan Partai Gelora belum tentu lolos, belum menjadi peserta pemilu, apalagi ngusung calon presiden,” sindir Awiek.

Ia pun menyarankan Fahri Hamzah untuk bersikap seperti layaknya politisi pada umumnya. Bukan justru sebaliknya, seperti menjadi pengamat politik hingga melontarkan pernyataan nyeleneh.

“Itu kayak jadi pengamat. Yang masuk akal itu kalau Partai Gelora menjadi peserta pemilu dan bisa mengusung calon presiden, namanya kontestan peserta pemilu, bukan menjadi pengamat partai politik,” kata anak buah Suharso Monoarfa ini.

“Kalau Fahri Hamzah mengibaratkan KIB sekumpulan orang di pos ronda, ya kalau kita melihat Fahri Hamzah kayak orang teriak-teriak di tengah gurun pasir, nanti dia kehausan sendiri, kebingungan cari air minum,” demikian Awiek.

Kritikan dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, terkait adanya koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden (Pilpres). Dia menyebut adanya koalisi untuk pilpres merupakan hal yang keliru lantaran itu hanya berorientasi persengkongkolan.

Sebab, kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu, dalam sebuah negara yang menganut sistem presidensial tidak ada yang namanya koalisi. Menurutnya, koalisi hanya ada di negara yang menganut sistem parlementer.

"Dalam sistem presidensial itu, rakyat itu memilih presiden berkoalisi dengan rakyat, DPR dipilih oleh rakyat sebagai pengawas dan oposisi terhadap eksekutif, dan tidak ada koalisi. Sebenarnya tidak boleh berkoalisi di dalam sistem presidensial, sebab itu artinya persekongkolan," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin (7/6).

Fahri menilai KIB dinilai kacau lantaran para elite-elite partainya tak memahami sistem yang dianut negara. Sehingga, menurut Fahri, koalisi yang ada saat ini tak ubahnya seperti kumpulan sekelompok orang yang sedang berkumpul di pos ronda.

"Kenapa kacau? Karena memang enggak ada sistemnya, itu yang saya bilang kadang elite itu ngumpul-ngumpul enggak pake akal, enggak pake konsep, cuma kaya orang ngumpul-ngumpul di pos ronda, kan enggak boleh begitu," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya