DPR Minta KPU Kasih Argumen Soal Anggaran Pemilu Sebesar Rp 76,6 Triliun

Anggota Komisi II DPR RI Cornelis meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan pernyataan yang kuat atau alasan konkret terkait anggaran KPU untuk Pemilu 2024 mendatang yang telah disepakati Rp 76,6 triliun.

Hal itu disampaikan Cornelis dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (7/6).

“Masalah anggaran yang diajukan oleh KPU berapapun angkanya tolong argumentasinya itu meyakinkan, karena nanti saya yang maju ke banggar sana. Kalau argumentasinya tidak meyakinkan otomatis Menkeu enak aja dia nyoretnya,” tegas Cornelis di lokasi.

Dia meminta agar setiap anggaran yang mengalami kenaikan diberikan argumen yang detail, misalnya soal kenaikan insentif panitia pemilu.

"Contoh misalnya masalah honor, dari 500ribu menjadi 1,5juta ini apa alasannya? Apakah inflasi apakah dengan 500 ribu itu tidak layak, apakah karena harga-harga naik apakah yang lain? Itu yang pertama,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mempertanyakan soal jadwal tahapan pemilu yang sudah disepakati ini, agar diperhatikan detail oleh KPU. Pasalnya, banyak daerah-daerah yang memiliki lokasi dan medan yang sulit saat melakukan pengiriman.

“Jadwal-jadwal yang ada ini, apakah mungkin atau tidak terlambat menyampaikan surat-surat suara TPS. Yang medannya cukup berat seperti kami Kalbar itu luas. Kalbar satu setengah dari Pulau Jawa, belum lagi pulau-pulau terluar yang kadang-kadang lautnya tidak bisa ditebak, belum lagi daerah pegunungan pedalaman,” katanya.

“Oleh karena itu, mohon diitung benar-benar supaya tidak terjadi kelambatan,” tutupnya.