Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian/Net
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mendengar adanya usulan kenaikkan honor panitia pemilu ad hoc.
Diketahui, tahun 2019 petugas KPPS PPS hanya mendapatkan honorarium sebesar Rp 500 ribu, namun 2024 mendatang bakal dinaikkan sebesar Rp 1juta hingga Rp1,5 juta.
"Yang lain saya dengar masalah insentif dinaikkan, okelah misalnya dari Rp 500 ribu perbulan bagi adhoc itu yang ada di TPS-TPS satu juta setengah, masuk akal kita,†kata Tito di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (7/6).
Namun, lanjut Tito, dia mendengar adanya kenaikan secara menyeluruh soal tunjangan kerja bagi semua penyelenggara pemilu di tingkat. Hal itu, menurut Tito tidak masuk akal.
“Tapi, kalau seandainya tunjangan kinerja, saya dengar nanti kita dengar ramai-ramai juga mau dinaikkan, misalnya dari Rp50 juta ke Rp150 juta kemudian di tingkat kabupaten/kota juga meningkatnya hampir 100 persen. Kalau 25 juta kan 250 persen, nah kalau jumlahnya sedikit enam orang tujuh orang kan oke, tapi kan kalau kabupaten/kota itu jumlahnya 548 dengan provinsi, kali sekian orang kali sekian puluh juta itu akan mengakibatkan melonjaknya tinggi sekali,†keluh Tito.
Oleh karena itu, mantan Kapolri ini meminta Komisi II untuk mengatur ulang jumlah insentif alias kenaikan secara menyeluruh para penyelenggara pemilu, namun harus tepat sasaran. Bukan memberikan dana kepada panitia pemilu tingkat atas yang sudah mendapatkan insentif lebih besar sebelumnya.
“Ini juga tolong kita harus hitung betul kemampuan fiskal kita. Belum lagi ada program-program strategis yang lain. Saya kira beda kenaika 50 persen masih masuk akal untuk menunjang kinerja dari para penyelenggara pemilu,†demikian Tito.
