Berita

Wisatawan saat berkunjung ke Candi Borobudur/Net

Politik

Menko Luhut Putuskan Tarif Borobudur Rp 750 Ribu, Imam Shamsi Ali: Pasti Akan Sepi

MINGGU, 05 JUNI 2022 | 07:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan harga tiket masuk Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah sebesar Rp 750 ribu untuk wisatawan domestik, terus menuai polemik.

Kritikan tajam langsung mengalir dari para aktivis hingga pemuka agama atas kebijakan yang dirasa akan memberatkan rakyat kecil itu.

“Pastinya akan sepi,” ujar Presiden of Nusantara Foundation, Imam Shamsi Ali lewat akun Twitter pribadinya.


Imam Besar Masjid New York ini juga bertanya-tanya tentang siapa yang sesungguhnya berhak menentukan harga untuk urusan turisme.

“Bukan Kemenkraf?” sambungnya.

Tidak hanya Imam Shamsi Ali yang bereaksi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu juga merasa aneh dengan keputusan Luhut tersebut. Sebab, seharusnya yang menentukan tarif masuk Borobudur adalah direksi BUMN sebagai pihak pengelola. Itupun bisa dilakukan setelah ada analisa kelayakan dan pelayanan.  

“Keputusan agak aneh. Ini kok keputusan tarif ditetapkan oleh Menko. Jika tidak bisa memperbaiki negeri ini, minimal janganlah dirusak,” tegasnya.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana menyayangkan kebijakan tersebut. Sebab, kebijakan Luhut muncul di saat para pedagang kecil, pengusaha hotel, dan rumah makan sekitar sedang akan “hidup”.

“Baru mau hidup usaha pedagang kecil, pengusaha hotel, dan rumah makan sekitar Borobudur, dibunuh lagi sama kebijakan Luhut ini. Ambyar!” sindirnya.

Harga tiket masuk kawasan Candi Borobudur mengalami perubahan seiring pembatasan 1.200 wisatawan per hari. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa pihaknya sepakat untuk membatasi kuota turis, dengan biaya 100 dolar AS untuk wisatawan mancanegara dan turis domestik sebesar Rp 750 ribu.

“Khusus untuk pelajar, kami berikan biaya Rp 5.000 saja," ujarnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya