Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Ajukan Defisit 2,9 Persen, Sri Mulyani Yakin APBN Masih Bisa Dukung Pemulihan Ekonomi

SELASA, 31 MEI 2022 | 19:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah telah mengajukan defisit APBN pada 2023 mencapai 2,61 persen hingga 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp 529,2 triliun hingga Rp 594,6 triliun.

Sementara pembiayaan defisit APBN tahun depan meningkat pada kisaran Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun. Target pembiayaan ini jauh lebih tinggi dari realisasi pembiayaan sebelum pandemi Covid-19 yang berada pada kisaran Rp 269,44 triliun hingga Rp 348,65 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, tahun depan Bank Indonesia (BI) sudah tak lagi menjadi stanby buyer SBN, sejumlah strategi akan disiapkan.


"Di mana akan ada kombinasi utang negara dan investasi atau below the line. Rasio utang kita tetap dijaga di kisaran 40,58 persen hingga 42,42 persen dari GDP,” ujar Sri dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan defisit APBN 2023 akan menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya, meningkatnya kebutuhan pendanaan belanja prioritas volatilitas dan pengetatan likuiditas pasar keuangan global.

Tantangan lainnya juga potensi capital outflow emerging markets termasuk Indonesia, potensi turunnya minat investor, dan meningkatnya suku bunga utang.

Tantangan lainnya dari pembiayaan defisit APBN 2023 yakni fleksibilitas penambahan utang semakin terbatas dan kinerja keuangan BUMN masih perlu ditingkatkan.

Langkah dalam melaksanakan pembiayaan defisit APBN, kata Sri Mulyani, sejalan dan konsisten tema APBN berfungsi stabilisasi, alokasi, dan efisiensi, distribusi. Pada saat yang sama juga harus menjaga konsolidasi untuk mengembalikan kesehatan dan ketahanan fiskal.

"APBN dengan defisit tersebut masih bisa men-support dinamika dan pemulihan ekonomi, termasuk dalam hal ini untuk menjaga Indonesia dan masyarakat dari guncangan yang terjadi,” katanya.

"Konsolidasi fiskal akan terjaga di tahun 2023-2026 hingga primary balance akan kembali positif dan APBN menjadi relatif sehat untuk menjaga berbagai guncangan lain yang akan datang,” imbuh Sri.

Dalam menjaga kebijakan fiskal yang tetap ekspansif tahun depan, Sri Mulyani menjamin pembiayaan defisit yang aman terjaga.

"Lingkungan global dari pembiyaan akan cukup menantang. Oleh karena itu kebutuhan pembiayaan akan kita kelola secara ekstra hati-hati agar utang tetap terjaga secara stabil dan pendalaman pasar guna menopang pembiayaan SBN yang stabil juga,” demikian Sri.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya