Bincang Bahari KKP yang berlangsung secara hybrid di Jakarta, Selasa (31/5)/RMOLJakarta
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mempersiapkan potensi ekonomi yang ada di Laut Natuna dan Natuna Utara.
Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Presiden 41/2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Natuna-Natuna Utara.
"Perpres ini merupakan momentum yang amat penting, mengingat pemerintah tengah mendorong investasi mengembalikan kondisi perekonomian nasional melalui percepatan kegiatan investasi di sektor kelautan dan perikanan tanpa mengabaikan faktor ekologi," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Luat (PRL) KKP, Victor Gustaaf Manoppo dalam
talkshow Bincang Bahari KKP yang berlangsung secara hybrid di Jakarta, Selasa (31/5).
Untuk itu, KKP mengimbau pelaku usaha bergerak cepat mengajukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebagai salah satu syarat pemanfaatan ruang laut secara legal dan berkelanjutan.
Dalam acara yang sama, Direktur Perencanaan Ruang Laut Ditjen PRL, Suharyanto menyebutkan potensi ekonomi ada pada kegiatan perikanan tangkap dan budi daya. Selain itu, pemasangan kabel telekomunikasi dan pipa bawah laut, eksplorasi migas, wisata bahari, hingga jalur pelayaran kapal lintas antarnegara.
"Pelaku usaha pipa kabel, wisata bahari maupun itu perikanan
offshore dan lainnya, segera mengajukan PKKPRL sehingga nanti bisa cepat mendapatkan lokasi yang ada di situ. Sehingga pemanfaatan ruang laut itu bisa legal," kata Suharyanto.
Untuk itu, perlu adanya sinkronisasi antara beberapa instansi yang fokus menangani bidang perekonomian dengan tidak mengesampingkan bidang keamanan di laut Natuna dan Natuna Utara.
"Sinkroninimsasi harus kita temui," tambah Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Laksamana Pertama TNI, Idham Faca.
