Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/RMOL

Politik

Tanggapi Masukan Parpol, Sri Mulyani: Pemerintah Bisa Mengelola Inflasi dengan Stabil dan Rendah

SELASA, 31 MEI 2022 | 16:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah fraksi partai politik di DPR RI yakni Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS dan PAN turut menyoroti perkiraan laju inflasi tahun 2023 yang dipatok kisaran 2 persen hingga 4 persen.

Ditetapkannya laju infasi itu, dengan mempertimbangkan tekanan inflasi oleh melonjaknya harga komoditas, konflik Ukraina-Rusia menjadi faktor utama meningkatnya inflasi di tahun depan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga telah menyerap aspirasi dari parlemen tentang kekhawatiran meningkatnya inflasi yang bakal merusak postur APBN lantaran pemerintah harus lebih ekspensif terhadap belanja kompensasi untuk masyarakat akibat dari inflasi yang menekan belanja masyarakat.


Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dia optimistis pemerintah mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tahun depan di angka 5,3 persen hingga 5,9 persen dan mampu mengelola inflasi lebih stabil.

"Banyak juga fraksi yang menyampaikan pandangan mengenai inflasi dalam hal ini pemerintah mengajukan rentang 2 hingga 4 persen, memang kalau dilihat fenomena inflasi global yang sangat tinggi fraksi-fraksi menyampaikan tentu saja pandangan bagaimana kita bisa mengelola inflasi di Indonesia secara relatif stabil dan rendah,” kata Sri Mulyani di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Sri Mulyani menambahkan, dampak negatif dari inflasi global ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia lantaran pemerintah akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kecil yang terkena dampak kenaikan harga di tahun depan.

"Ini tentu membawa konsekuensi kepada kebijakan fiskal kita, terutama tadi yang berhubungan degan subsidi, kompensasi dan sebagian juga hubungan kita dengan Bank Indonesia di dalam mengelola inflasi di dalam negeri baik itu karena faktor core inflasion maupun inflasi yang berasal dari permintaan-permintaan barang dan jasa maupun barang-barang yang diatur pemerintah,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya