Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/RMOL

Politik

Tanggapi Masukan Parpol, Sri Mulyani: Pemerintah Bisa Mengelola Inflasi dengan Stabil dan Rendah

SELASA, 31 MEI 2022 | 16:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah fraksi partai politik di DPR RI yakni Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS dan PAN turut menyoroti perkiraan laju inflasi tahun 2023 yang dipatok kisaran 2 persen hingga 4 persen.

Ditetapkannya laju infasi itu, dengan mempertimbangkan tekanan inflasi oleh melonjaknya harga komoditas, konflik Ukraina-Rusia menjadi faktor utama meningkatnya inflasi di tahun depan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga telah menyerap aspirasi dari parlemen tentang kekhawatiran meningkatnya inflasi yang bakal merusak postur APBN lantaran pemerintah harus lebih ekspensif terhadap belanja kompensasi untuk masyarakat akibat dari inflasi yang menekan belanja masyarakat.


Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dia optimistis pemerintah mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tahun depan di angka 5,3 persen hingga 5,9 persen dan mampu mengelola inflasi lebih stabil.

"Banyak juga fraksi yang menyampaikan pandangan mengenai inflasi dalam hal ini pemerintah mengajukan rentang 2 hingga 4 persen, memang kalau dilihat fenomena inflasi global yang sangat tinggi fraksi-fraksi menyampaikan tentu saja pandangan bagaimana kita bisa mengelola inflasi di Indonesia secara relatif stabil dan rendah,” kata Sri Mulyani di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Sri Mulyani menambahkan, dampak negatif dari inflasi global ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia lantaran pemerintah akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kecil yang terkena dampak kenaikan harga di tahun depan.

"Ini tentu membawa konsekuensi kepada kebijakan fiskal kita, terutama tadi yang berhubungan degan subsidi, kompensasi dan sebagian juga hubungan kita dengan Bank Indonesia di dalam mengelola inflasi di dalam negeri baik itu karena faktor core inflasion maupun inflasi yang berasal dari permintaan-permintaan barang dan jasa maupun barang-barang yang diatur pemerintah,” pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya