Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/RMOL

Politik

Tanggapi Masukan Parpol, Sri Mulyani: Pemerintah Bisa Mengelola Inflasi dengan Stabil dan Rendah

SELASA, 31 MEI 2022 | 16:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah fraksi partai politik di DPR RI yakni Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS dan PAN turut menyoroti perkiraan laju inflasi tahun 2023 yang dipatok kisaran 2 persen hingga 4 persen.

Ditetapkannya laju infasi itu, dengan mempertimbangkan tekanan inflasi oleh melonjaknya harga komoditas, konflik Ukraina-Rusia menjadi faktor utama meningkatnya inflasi di tahun depan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga telah menyerap aspirasi dari parlemen tentang kekhawatiran meningkatnya inflasi yang bakal merusak postur APBN lantaran pemerintah harus lebih ekspensif terhadap belanja kompensasi untuk masyarakat akibat dari inflasi yang menekan belanja masyarakat.


Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dia optimistis pemerintah mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tahun depan di angka 5,3 persen hingga 5,9 persen dan mampu mengelola inflasi lebih stabil.

"Banyak juga fraksi yang menyampaikan pandangan mengenai inflasi dalam hal ini pemerintah mengajukan rentang 2 hingga 4 persen, memang kalau dilihat fenomena inflasi global yang sangat tinggi fraksi-fraksi menyampaikan tentu saja pandangan bagaimana kita bisa mengelola inflasi di Indonesia secara relatif stabil dan rendah,” kata Sri Mulyani di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Sri Mulyani menambahkan, dampak negatif dari inflasi global ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia lantaran pemerintah akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kecil yang terkena dampak kenaikan harga di tahun depan.

"Ini tentu membawa konsekuensi kepada kebijakan fiskal kita, terutama tadi yang berhubungan degan subsidi, kompensasi dan sebagian juga hubungan kita dengan Bank Indonesia di dalam mengelola inflasi di dalam negeri baik itu karena faktor core inflasion maupun inflasi yang berasal dari permintaan-permintaan barang dan jasa maupun barang-barang yang diatur pemerintah,” pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Paling Dalam

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:20

Tok! Pertamax Naik Drastis Jadi Rp16.250 per Liter Mulai Hari Ini

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:02

Peringati 100 Hari Perang, Ghalibaf Puji Keteguhan Rakyat Iran

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:49

Logam Mulia Melemah, Pasar Waspadai Lonjakan Inflasi AS

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:39

JIS Diburu Sponsor, Jakpro Mulai Proses Tender Naming Rights

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:27

AS Gempur Iran Setelah Helikopter Apache Ditembak Jatuh di Selat Hormuz

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:16

Saham Teknologi dan Perbankan Tertekan, Bursa Eropa Ditutup Lesu

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:05

Ditopang Geng Solo dan Golkar, Duet Gibran-Bahlil Bisa jadi Efek Kejut di Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:58

Iran Disebut Memiliki Tiga Senjata Nuklir yang Bikin AS-Israel Ketar-ketir

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:30

Lagu ‘MBG’ Sarana Efektif Dongkrak Popularitas Bahlil Menuju Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:01

Selengkapnya