Selain Pandemi, Perubahan Geopolitik Jadi Rujukan Penyusunan APBN 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama DPR RI telah menyusun anggaran belanja negara untuk tahun 2023 yang sesuai dengan UU Omnibus Law 2/2022, di mana di dalamnya mengatur kebijakan fiskal dalam periode pandemi Covid-19.

Sri Mulyani menyampaikan, untuk tahun depan postur anggaran belanja negara tidak lepas dari asumsi-asumsi yang merujuk pada kondisi pandemi di tahun 2020 hingga 2022 ini.

“Postur APBN 2023 tentu tidak lepas dari asumsi-asumsi yang mendasarinya, melihat kondisi tahun 2020 hingga 2022, di mana asumsi APBN munculnya pandemi yang sangat mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi. Kemudian inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan suku bunga, maka kita juga tetap harus hati-hati,” katanya usai rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (31/5).

Selain pandemi, Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah juga menjadikan kondisi ekonomi global akibat dampak perang Rusia-Ukraina sebagai rujukan menyusun APBN.

“Untuk tahun depan muncul suatu faktor ketidakpastian baru, yaitu perubahan geopolitik, yaitu terjadinya perang di Ukraina dan adanya hubungan eskalasi yang meningkat antara blok barat dengan Rusia atau bahkan RRT (Republik Rakyat Tiongkok),” katanya.