Sri Mulyani: Postur APBN 2023 Terpengaruh Ketidakpastian Geopolitik Perang Rusia-Ukraina

Anggaran belanja negara tahun 2023 telah disusun Kementerian Keuangan bersama DPR RI. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, anggaran belanja tersebut sudah disesuaikan dengan Omnibus Law UU 2/2022, di mana di dalamnya mengatur kebijakan fiskal dalam periode pandemi Covid-19.

Sri Mulyani menyampaikan, postur anggaran belanja negara tahun depan tidak lepas dari asumsi-asumsi yang merujuk pada kondisi pandemi di tahun 2020 hingga 2022 ini.

"Melihat kondisi tahun 2020 hingga 2022, di mana asumsi APBN munculnya pandemi yang sangat mempengaruhi kinerja pertumubuhan ekonomi, kemudian inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan suku bunga, maka kita juga tetap harus hati-hati,” ucap Sri Mulyani usai rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Dia menambahkan, RAPBN merujuk pada kondisi ekonomi global akibat dampak perang Rusia-Ukraina.

"Untuk tahun depan muncul suatu faktor ketidakpastian baru, yaitu perubahan geopolitik terjadinya perang di Ukraina dan adanya hubungan eskalasi yang meningkat antara blok barat dengan Rusia atau bahkann RRT,” katanya.

"NAh, dinamika ini yang harus dijadikan salah satu faktor yang akan mempengaruhi postur APBN dan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan kita tahun 2023,” tutupnya.