Sidang tuntutan 2 mantan pejabat Ditjen Pajak terkait perkara suap/RMOL
Dua mantan Pemeriksa Pajak Madya pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dituntut terbukti menerima uang masing-masing senilai Rp 8,43 miliar dari sebelas wajib pajak.
Hal itu terungkap saat tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Wawan Ridwan selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat P2 pada Ditjen Pajak, dan terdakwa Alfred Simanjuntak selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat P2 pada Ditjen Pajak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin petang (30/5).
"Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah menerima hadiah berupa uang dari wajib pajak PT Gunung Madu Plantations, PT Bank Panin, PT Jhonlin Baratama, PT Sahung Brantas Energi, PT Rigunas Agri Utama (PT RAU), CV Perjuangan Steel (CV PS), PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari (PT WKL), serta PT Link Net," ujar Jaksa KPK.
Di mana kata Jaksa, dari wajib pajak PT Gunung Madu Plantations, masing-masing terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.687.500.000 (Rp 1,687 miliar) atau setara dengan 168.750 dolar Singapura.
Selanjutnya dari wajib pajak PT Jhonlin Baratama masing-masing terdakwa menerima uang sebesar 437.500 dolar Singapura atau setara Rp 4,375 miliar.
Kemudian dari wajib pajak PT Bank Panin, terdakwa Wawan dan terdakwa Alfred menerima uang sebesar 500 ribu dolar Singapura yang keseluruhannya diserahkan kepada Angin Prayitno Aji selaku Direktur P2 pada Ditjen Pajak tahun 2016-2019, dan diserahkan kepada Dadan Ramdani selaku Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak tahun 2016-2019.
Lalu, dari delapan wajib pajak, yaitu PT Sahung Brantas Energi, PT Rigunas Agri Utama, CV Perjuangan Steel, PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari, dan PT Link Net, masing-masing terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.036.250.000 (Rp 1,036 miliar) atau setara 71.250 dolar Singapura, dan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) setara Rp 625 juta. Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 2.373.750.000 (Rp 2,373 miliar).
Selanjutnya dari PT Gunung Madu Plantations, para terdakwa menerima fasilitas tiket pesawat sebesar Rp 594.900 dan hotel sebesar Rp 448 ribu. Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 1.042.900.
"Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka masing-masing terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 8.437.292.900," kata Jaksa KPK.
Dalam tuntutan ini, terdakwa Wawan dituntut pidana penjara selama sepuluh tahun dan pidana denda Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan.
Sedangkan terdakwa Alfred, dituntut pidana penjara selama delapan tahun dan pidana denda Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan.
Selain itu, kedua terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti. Untuk terdakwa Wawan, dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 2.373.750.000 (Rp 2,37 miliar) subsider dua tahun kurungan. Sedangkan untuk terdakwa Alfred, dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 8.237.292.900 (Rp 8,23 miliar) subsider empat tahun kurungan.
Wawan dan Alfred dituntut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tipikor sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama.
Selain itu, kedua terdakwa juga dituntut bersalah melanggar Pasal 12B UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.
Sedangkan khusus tambahan untuk terdakwa Wawan, Jaksa menuntut Wawan juga bersalah melanggar Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Juncto Pasal Pasal 65 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga, dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan Keempat.
