Berita

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Luhut Kaget Banyak Perusahaan Sawit Berkantor di Luar Negeri, Anthony Budiawan: Kok Baru Tahu?

SABTU, 28 MEI 2022 | 05:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang seolah tak tahu ada banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri justru membuat publik heran. Terlebih Luhut akan menekan perusahaan sawit itu untuk memindahkan kantornya ke Indonesia.

Sebagai sosok yang dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menangani sengkarut minyak goreng, Luhut memang bergerak cukup cepat. Dia pun akan segera melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit dan memastikan mereka membangun kantor pusat di Indonesia.

"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," ucap Luhut, Kamis (26/5).


"Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini'," imbuhnya.

Pernyataan Luhut ini dinilai cukup aneh. Sebab, sebagai seorang pengusaha besar, Luhut semestinya tahu bahwa ada banyak perusahaan asing, termasuk perusahaan pengolah sawit, yang berkantor di luar negeri.

"Terdengar sangat patriotik. Namun publik kaget, kok baru tahu ada perusahaan sawit berkantor pusat di luar negeri?" ucap Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, melalui akun Twitter pribadinya, Jumat malam (27/5).

Anthony Budiawan pun menyorot berbagai perusahaan asing lain yang beraktivitas di tanah air tapi tidak memindahkan kantornya ke Indonesia.

"Bagaimana sektor lainnya: perusahaan tambang asal China, atau Elon Musk, apa harus minta mereka juga pindah kantor pusat ke Indonesia?" imbuhnya.

Upaya Luhut memindahkan kantor pusat perusahaan sawit ke Indonesia adalah agar mereka membayar pajak. Sebab, dengan berkantor di luar negeri, perusahaan-perusahaan tersebut tak akan memberi kontribusi dalam bentuk pembayaran pajak.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare lahan), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh terjadi. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegas Luhut.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya