Berita

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Luhut Kaget Banyak Perusahaan Sawit Berkantor di Luar Negeri, Anthony Budiawan: Kok Baru Tahu?

SABTU, 28 MEI 2022 | 05:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang seolah tak tahu ada banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri justru membuat publik heran. Terlebih Luhut akan menekan perusahaan sawit itu untuk memindahkan kantornya ke Indonesia.

Sebagai sosok yang dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menangani sengkarut minyak goreng, Luhut memang bergerak cukup cepat. Dia pun akan segera melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit dan memastikan mereka membangun kantor pusat di Indonesia.

"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," ucap Luhut, Kamis (26/5).


"Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini'," imbuhnya.

Pernyataan Luhut ini dinilai cukup aneh. Sebab, sebagai seorang pengusaha besar, Luhut semestinya tahu bahwa ada banyak perusahaan asing, termasuk perusahaan pengolah sawit, yang berkantor di luar negeri.

"Terdengar sangat patriotik. Namun publik kaget, kok baru tahu ada perusahaan sawit berkantor pusat di luar negeri?" ucap Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, melalui akun Twitter pribadinya, Jumat malam (27/5).

Anthony Budiawan pun menyorot berbagai perusahaan asing lain yang beraktivitas di tanah air tapi tidak memindahkan kantornya ke Indonesia.

"Bagaimana sektor lainnya: perusahaan tambang asal China, atau Elon Musk, apa harus minta mereka juga pindah kantor pusat ke Indonesia?" imbuhnya.

Upaya Luhut memindahkan kantor pusat perusahaan sawit ke Indonesia adalah agar mereka membayar pajak. Sebab, dengan berkantor di luar negeri, perusahaan-perusahaan tersebut tak akan memberi kontribusi dalam bentuk pembayaran pajak.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare lahan), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh terjadi. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegas Luhut.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

13 Langkah Komprehensif Kuatkan Rupiah

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:11

Dua Guru Magelang Didakwa Korupsi Modus Pungli Peserta PPG

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:00

Bukan Dapur Asal Ngebul

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:26

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:14

Syafrin Liputo Dituntut Bawa Jaksel Lebih Maju, Inklusif, dan Sejahtera

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:01

2.081 Polisi Kawal Ketat Piala AFF U-19 2026

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:22

Korban Kebakaran Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:19

Multipolaritas Harus Jadi Jalan Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:09

KDM Sikat PKL Usai 30 Tahun Berkuasa di Bandung

Rabu, 03 Juni 2026 | 03:45

Selengkapnya