Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan CEO dan Chairman the Coca Cola Company James Quincey/Ist

Politik

Sambut Bonus Demografi 2045, Indonesia Siapkan Perluasan Kerjasama dengan Swasta

KAMIS, 26 MEI 2022 | 15:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Potensi konsumsi masyarakat yang besar menjadi peluang yang baik bagi perusahaan swasta dalam membangun dan memasarkan produknya di Indonesia. Salah satunya adalah Coca Cola yang telah memiliki jumlah konsumen cukup besar di Indonesia.

Besarnya pasar konsumsi di Indonesia, disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan CEO dan Chairman the Coca Cola Company James Quincey, di Davos, Swiss, Selasa (24/5).

“Indonesia merupakan pasar dan hub potensial bagi Coca Cola di regional Asia Tenggara, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan negara dengan populasi terbanyak di kawasan Asia Tenggara,” kata Airlangga dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.


Airlangga mengatakan, pertumbuhan perekonomian Indonesia yang kian menunjukkan sinyal positif turut berpotensi mendorong pulihnya tingkat kepercayaan konsumen dalam melakukan kegiatan belanja barang dan jasa.

Hal ini, setelah masa masa pandemi di mana konsumsi masyarakat kelas menengah mengalami tekanan. Sehingga pulihnya daya beli konsumen tersebut akan mendongkrak pemulihan sektor lain.

Hingga saat ini, tercatat konsumsi masyarakat kelas menengah telah meningkat cukup signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia, yang pada 2002 hanya berjumlah 7 persen dari total populasi atau setara dengan 14,1 juta orang, menjadi 57,3 juta orang pada 2019.

Angka tersebut, juga diprediksi masih akan terus meningkat mengingat demographic dividend atau bonus demografi yang akan dilalui Indonesia pada 2045 mendatang.

Potensi pasar yang besar tersebut perlu didukung sektor lainnya. Kata Ketua Umum Partai Golkar itu, Indonesia telah melakukan reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja. Tujuannya mengurangi jumlah perizinan dan memudahkan calon investor untuk membangun usahanya di Indonesia, salah satunya melalui mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko.

Dukungan lain yang diberikan Pemerintah yaitu dengan menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang meliputi pergudangan, distribusi, teknologi informasi, dan sumber daya manusia, serta menawarkan insentif tax allowance untuk mendorong investasi.

Hal itu menjadikan Indonesia bukan hanya menarik dari segi pemasaran, karena demografi yang muda dan produktif, tetapi juga karena infrastruktur pendukung yang semakin siap dalam mempermudah operasional perusahaan di Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga tengah melakukan transisi energi guna mendukung terciptanya industri hijau dan terpenuhinya target net zero emission pada 2060. Salah satu implementasi dalam transisi energi dengan semakin memperluas penggunaan panel surya untuk pembangkit listrik dan sumber energi baru terbarukan lainnya.

Masih kata Airlangga, dia turut menyampaikan pandangannya agar Coca Cola dapat melakukan diversifikasi usaha terkait dengan pengembangan produk berbahan baku buah kelapa, mengingat Indonesia juga memiliki potensi yang besar dalam menghasilkan buah kelapa serta luas lahan untuk perkebunan juga tersedia dalam jumlah yang besar.

Di sisi lain, diversifikasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa yang mayoritas adalah pekebun kecil atau smallholder farmer, dan memberikan multiplier effect yang besar.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya