Berita

Guspardi Gaus/Net

Politik

PAN Tolak Pj Gubernur dari Pati Aktif TNI-Polri

KAMIS, 26 MEI 2022 | 04:12 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan alasan dan mengkritisi pemerintah atas penunjukan Brigjen Chandra As'aduddin sebagai Pj Bupati Seram Barat.

Menurutnya, prajurit TNI dan anggota Polri aktif tidak boleh menjadi penjabat kepala daerah. Lain ceritanya jika penjabat kepala daerah diisi oleh purnawirawan. Seharusnya Pemerintah  mempertimbangkan putusan MK soal siapa saja yang bisa menjadi penjabat kepala daerah.

"Yang jelas, TNI dan anggota Polri aktif memang tidak boleh, Purnawirawan yang boleh menjabat,", ujar Guspardi kepada wartawan Kamis (26/5).

UU No 10/2016 tentang Pilkada  telah mengatur bahwa pejabat Bupati/Walikota hanya dapat berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.  Sementara itu, jabatan Kabinda yang diemban Brigjen Andi Chandra, bukan merupakan JPT Pratama sebagaimana disyaratkan oleh UU Pilkada.

Juga bertentangan dengan UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

Legislator asal Sumatera Barat itu menerangkan, Keputusan MK juga  menegaskan melarang anggota TNI/Polri aktif ditunjuk sebagai Pj kepala daerah, kecuali terlebih dahulu bermutasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Pemerintah, saran Guspardi semestinya segera membuat aturan turunan/tekhnis secara tertulis menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), supaya tidak mengalami problem seperti ini.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara (Kabinda) Sulawesi Tengah, Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (PJ) Bupati Seram Bagian Barat, Maluku.


Populer

Jokowi Dinilai Telah Lakukan Kesalahan Fatal yang Memalukan Bangsa

Minggu, 03 Juli 2022 | 11:21

Connie Bakrie: Jokowi Kunjungi Rusia dan Ukraina karena Paham Perang Kedua Negara Sudah Tidak Jelas

Kamis, 30 Juni 2022 | 15:00

Singgung Presiden Harus Orang Indonesia Asli, Syahganda Nainggolan: Sutiyoso Sudah Kasih Tahu Saya, yang Sekarang Asli atau Tidak

Senin, 27 Juni 2022 | 00:21

Ketua Amarta: Jika Isi BBM Harus Pakai Aplikasi, Berarti Pertamina Telah Lakukan Pembohongan Publik

Minggu, 03 Juli 2022 | 13:54

Kenangan Terakhir Istri Tjahjo Kumolo: Bapak Ingin Meninggal saat Jalankan Tugas

Jumat, 01 Juli 2022 | 21:04

KAMI Sampaikan Aspirasi Makzulkan Jokowi, Begini Jawaban LaNyalla

Selasa, 28 Juni 2022 | 21:09

Mega Ogah Punya Mantu Tukang Bakso, Pengamat: Apa Bedanya dengan Narasi Jin Buang Anak?

Senin, 27 Juni 2022 | 10:36

UPDATE

Gugat ke MK untuk PT 7-9 Persen, Refly Harun: PKS Hanya Pikir Diri Sendiri!

Kamis, 07 Juli 2022 | 19:53

Hari Ini, Kasus Aktif Covid-19 Sentuh Angka 19 Ribu

Kamis, 07 Juli 2022 | 19:29

Minta Pungutan Ekspor CPO Dicabut, Arief Poyuono: Bikin Petani Sawit Bangkrut

Kamis, 07 Juli 2022 | 19:17

Putusan MK tentang Presidential Threshold adalah Tragedi Demokrasi

Kamis, 07 Juli 2022 | 19:14

Mengundurkan Diri, Boris Johnson Mengaku Menyesal

Kamis, 07 Juli 2022 | 18:57

ACT Kunjungi SI

Kamis, 07 Juli 2022 | 18:56

Tidak Negosiasi Lagi, Polda Jatim Terjunkan 7 Truk Tangkap Anak Kiai Jombang Kasus Cabul

Kamis, 07 Juli 2022 | 18:45

Ferry Juliantono Usul Pendirian ACT Perjuangan

Kamis, 07 Juli 2022 | 18:42

Hari Bhayangkara, Polri Anjangsana ke Mantan Kapolri hingga Anggota yang Sakit dan Gugur saat Tugas

Kamis, 07 Juli 2022 | 18:37

Sindir Bos Pertamina, Said Didu: Saat Minyak Dunia di Bawah 30 Dolar AS, Harga Pertalite Berapa?

Kamis, 07 Juli 2022 | 18:37

Selengkapnya