Bedah Pendataan Perdesaan, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor dari UI dengan Nilai Cumlaude

Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Rieke Diah Pitaloka berhasil meraih gelar doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial ILmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Sidang doktoral Rieke digelar di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (25/5).

Rieke meraih gelar doktor dengan nilai cumlaude, dengan masa studi ditempuh dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Dia menjadi Doktor Bidang Ilmu Komunikasi FISIP UI ke-124, sekaligus doktor perempuan ke-63.

Untuk meraih gelar tersebut, anggota Komisi IV DPR RI itu, menulis disertasi berjudul "Kebijakan Rekolonialisasi: Kekerasan Simbolik Negara Melalui Pendataan Perdesaan".

"Disertasi ini merupakan deskripsi, analisis dan interpretasi atas perbandingan dua jenis data, yaitu data perdesaan yang direproduksi institusi negara dengan pendekatan top down dan data yang diproduksi warga dengan pendekatan bottom up," ujar Rieke dalam keterangannya.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa data yang direproduksi negara tidak mengintegrasikan antara data spasial dan numerik. Akibatnya, dikatakan Rieke, data tersebut sulit dikonfirmasi, diverifikasi dan divalidasi.

Lanjutnya, hal tersebut menyebabkan kualitas data negara tidak memenuhi prinsip-prinsip data yang aktual, akurat dan relevan (pseudo data). Namun, data tersebut tetap dianggap data yang memiliki legalitas sebagai basis data kebijakan pembangun, karena prosesnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

"Inilah yang disebut dengan kekerasan simbolik negara, kekerasan yang beroperasi dengan cara mengatur, mamaksakan, bahkan bisa saja merekayasa pendataan dan data perdesaan," terangnya.

"Ketika pseudo data dijadikan basis kebijakan publik, maka dampaknya adalah marginalisasi berkesinambungan oleh negara," imbuhnya.

Disertasi ini, masih kata Rieke, juga membongkar kekerasan negara yang beroperasi melalui data yang tidak menginformasikan kondisi dan kebutuhan riil warga serta potensi riil perdesaan.
 
"Praktik ini mengakibatkan monopoli sumber daya publik berada di tangan biroksasi dan atau korporasi. Ruang komunikasi dan partisipasi masyarakat tertutup atas nama teknokrasi yang legal," pungkasnya.

Adapun Rieke meraih gelar tersebut atas peran promotor Dr. Hendriyan serta kopromotor Dr. Eriyanto dan Dr. J. Haryatmoko.

Duduk sebagai Ketua Sidang Prof. Semiarto Aji Purwanto dengan penguji Yanuar Nugroho, Sofyan Sjaf, Arie Sujito dan Endah Triastuti.