Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Net

Politik

Jamiluddin Ritonga: Ganjar Diragukan Layak Capres Kalau Tidak Tanggung Jawab Urus Warga Wadas

SELASA, 24 MEI 2022 | 16:13 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhir-akhir ini terus disebut sebagai salah satu tokoh politik yang layak diusung sebagai calon presiden di Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang.

Di saat yang bersamaan, ada berbagai permasalahan di daerah yang dipimpinnya berlarut-larut penyelesaiannya. Salah satunya persoalan warga desa Wadas yang pro kontra menyikapi tambang andesit.

Terbaru, warga setempat mengadu ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) karena mengaku terbelah akibat perbedaan pendapat adanya pertambangan.


Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa persoalan Wadas seharusnya menjadi tanggung jawab Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pramono.

Kata Jamiludin, Ganjar harus bisa menyelesaikan persoalan warga desa Wadas. Menurut Jamiludin, kasus warga desa Wadas akan menguji Ganjar dalam mengatasi persoalan.

"Kalau kasus itu saja terus berlarut-larut, tentu kepemimpinan Ganjar layak diragukan," demikian kata Jamiludin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/5).

Dalam pandangan Jamiludin, masalah Wadas akan menjadi uji kelayakan Ganjar sebagai Capres. Jika gejolak tidak bisa diselesaikan, kepantasan kader PDIP itu akan semakin diragukan oleh publik.

"Ganjar akan dianggap tak layak menjadi Capres. Jadi, Ganjar sebaiknya fokus saja menyelesaikan kasus warga desa Wadas. Pencitraan untuk Capres lebih baik tanggalkan dahulu," demikian saran Jamiludin.

Mantan dekan Fikom IISIP Jakarta berpendapat, kemampuan menyelesaikan masalah rakyat seperti gejolak Wadas akan membuktikan apakah dia memang pemimpin yang pro rakyat atau tidak.

"Sebagaimana branding dirinya selama ini. Ganjar harus membuktikannya dengan menyelesaikan kasus warga desa Wadas secepatnya," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya