Berita

Ketua DPD Golkar Jabar, Ace Hasan Syadzily/RMOLJabar

Politik

Banyak Anak Jadi Yatim Akibat Pandemi, Kang Ace: Kita Perlu UU Perlindungan Yatim Piatu

MINGGU, 22 MEI 2022 | 04:33 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Banyaknya orang yang meninggal dunia akibat pandemi Covid-19 menyebabkan banyak anak yang kehilangan orangtua. Sehingga keberadaan UU Perlindungan Yatim Piatu mutlak dibutuhkan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, dalam kegiatan Advokasi dan Desiminasi Perlindungan Anak di Masa Darurat dan Pasca Pandemi Covid-19, Sabtu (21/5).

"Belajar dari Pandemi Covid-19, kita memang memerlukan sebuah UU perlindungan anak yatim dan yatim piatu. Kita bisa melihat saat Covid-19 terjadi, siapa yang memberikan perhatian terhadap mereka anak yatim dan yatim piatu," kata sosok yang akrab disapa Kang Ace itu dikutip Kantor Berita RMOLJabar.


Didasari hal itu, Komisi VIII DPR RI terus berupaya agar negara selalu memberikan perhatian dan perlindungan serius terhadap fakir miskin dan anak terlantar, termasuk anak yatim dan yatim piatu.

"Anak yatim dan yatim piatu adalah aset bangsa. Sudah sepantasnya mereka dapat perlindungan sejak dini melalui dukungan regulasi yang memadai," ujar Ketua DPD Partai Golkar Jabar.

Menurutnya, selama dua tahun pandemi Covid-19 menimbulkan persoalan sosial di Jabar seperti, jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang meningkat. Dalam kasus tersebut, istri dan anak umumnya menjadi korban.

"Lalu banyak anak yatim dan yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat Covid 19. Ketiga selama pandemi, anak atau siswa merasa mendapat tekanan dari orang tua, secara psikis, anak merasa cepat bosan dan ada potensi loss learning," tuturnya.

Bagi Komisi VIII DPR RI, perlindungan anak merupakan sesuatu yang sangat penting dan fundamental. Sebab, anak termasuk anak yatim dan yatim piatu menjadi investasi bagi kemajuan bangsa di masa depan.

"Usia dini kita sangat besar karena tingkat pertumbuhan mortalitas anak cukup tinggi. Sehinggga tentu saja melahirkan berbagai masalah di dalamnya, sebab itu negara harus hadir dalam memberikan perlindungan terhadap mereka," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya