Massa aksi aliansi Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi Nepotisme (KRL-KKN)/Net
Kehendak sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi Nepotisme (KRL-KKN) berencana terus melakukan aksi demonstrasi hingga tuntutannya terealisasi.
Awalnya, aliansi yang dinaungi mahasiswa dengan latar belakang organisasi berbeda dan juga sejumlah elemen masyarakat ini melakukan demonstrasi di depan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis kemarin (19/5).
Karena dirasa belum cukup didengar, akhirnya mereka kembali turun aksi di sejumlah titik di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan membawa lima tuntutan pokok yang sama seperti disampaikan sebelumnya.
Tuntutan mereka di antaranya pembubaran DPR dan rezim Jokowi untuk melawan praktik KKN; mengembalikan harga-harga kebutuhan pokok utamanya minyak goreng, gas, BBM, hingga listrik; menindak oknum perencana kudeta konstitusi lewat penundaan pemilu; menyingkirkan oligraki dan penghianat republik; dan membatalkan poduk UU yang minim menyerap aspirasi rakyat.
Koordinator Lapangan Aksi KRL-KKN Febriditya menjelaskan, massa aksi yang berdemo pada hari ini tersebar pada tiga titik yang lebih dekat pada lingkungan akademik dan masyarakat umum.
Menurutnya, pemilihan titik aksi pada hari ini merupakan perubahan strategi demonstrasi yang akan dipakai dalam aksi-aksi selanjutnya, baik di wilayah pusat maupun daerah, dalam upaya merealisasikan kelima tuntutan tersebut.
"Kami bersepakat untuk menjaga kemurnian gerakan mahasiswa dan elemen rakyat memilih untuk aksi dibanyak titik," ujar sosok yang karib disapa Adit ini kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/5).
Bahkan, diungkap Adit, massa aksi KRL-KKN sama sekali belum pulang ke rumahnya masing-masing setelah mengikuti aksi kemarin, dan akhirnya menginap di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan sekitarnya.
Dia menyatakan, gerakan yang sama bakal dilakukan tidak hanya di Jakarta tapi juga daerah-daerah secara simultan.
"Dari Kampus ke Kampus hingga ditengah-tengah masyatakat. Juga akan terjadi di daerah-daerah. Selain untuk menjaga kemurnian gerakan karena kami betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat dan sudah tidak percaya lagi kepada DPR/MPR dan sudah tidak percaya lagi kepada mereka yang ada di istana," tandasnya.
