Berita

Massa aksi Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Perisai) DKI Jakarta/RMOL

Politik

Perisai Desak Dubes RI untuk Singapura Minta Maaf kepada UAS dan Umat Islam

JUMAT, 20 MEI 2022 | 20:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Perisai) DKI Jakarta dan elemen umat Islam turun jalan menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Singapura, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (20/5).

Aksi unjuk rasa itu, untuk menyampaikan protes mereka terhadap perlakuan tidak menyenangkan otoritas Singapura terhadap Ustaz Abdul Somad yang dilarang masuk dan dipulangkan oleh imigrasi Singapura.

Koordinator Lapangan Perisai DKI Jakarta Muhammad Senanatha mengatakan, perlakuan kurang sopan Singapura terhadap ulama yang disegani umat muslim di Indonesia juga di Malaysia dan Brunei Darussalam terebut telah menyakiti hati umat Islam.
 

 
“Rezim saat ini tidak berpihak pada Islam, khususnya kepada seorang WNI sekaligus ulama yang sangat dihormati. Tidak hanya di dalam negeri, UAS juga masyhur di negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam,” kata Senanatha.

Menurutnya, sikap Singapura tersebut merupakan bagian dari Islamophobia. Bahkan, patut disayangkan karena Ketuaan Besar Indonesia juga bersikap diam saja dan seperti lepas tangan terhadap kasus yang menimpa UAS.

"Alih-alih melindungi atau membantu WNI yang sedang mengalami masalah seperti UAS, Dubes RI untuk Singapura malah justru meminta pihak lain (UAS) agar meminta penjelasan langsung ke Kedubes Singapura di Jakarta. Kalau begitu, untuk apa ada perwakilan diplomatik di Singapura,” katanya.
 
Senanatha menuturkan sikap yang dikeluarkan Singapura terhadap UAS, tidak ada keterangan detil terkait pencekalan UAS.

"Pemerintah Singapura hanya menyatakan bahwa UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama seperti Singapura,” ujarnya.

Dia menambahkan Singapura terkesan membutakan diri terhadap program PBB Anti Islamophobia, serta berlaku unfairness, tidak adil, dan diskriminatif terhadap tokoh agama Islam.  
 
"Yang jelas tindakan Pemerintah Singapura ini justru menunjukkan sikap Islamofobia, bukan hanya terhadap UAS tetapi terhadap anggota keluarga dan teman UAS lainnya. Serta dapat merusak hubungan baik antar-etnik Melayu dan Islam di Asia Tenggara,” katanya.
 
Atas dasar itu, Perisai mengecam Singapura karena telah mendeportasi UAS tanpa alasan yang jelas. Singapura harus meminta maaf secara langsung kepada umat Islam Indonesia karena telah mendeportasi UAS beserta rombongan.

Apabila dalam tempo 2x24 jam Pemerintah Singapura belum meminta maaf, maka Pemerintah RI harus meninjau ulang hubungan Diplomatik RI-Singapura.

"Mendesak Dubes RI, Suryopratomo untuk meminta maaf kepada UAS umat Islam Indonesia karena telah bersikap acuh tak acuh pada kasus tersebut. Kami akan datang lagi ke kedubes singapore dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi jika tuntutan kami tidak di penuhi,” demikian Senanatha.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya