Berita

Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe/Net

Dunia

Meski Dapat 160 Juta Dolar dari Bank Dunia, Sri Lanka Tak Bisa Beli BBM karena Harus Bayar Utang

KAMIS, 19 MEI 2022 | 10:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe mengatakan negara telah menerima 160 juta dolar AS dari Bank Dunia. Namun dana tersebut tidak dapat digunakan untuk mengimpor bahan bakar yang semakin langka di dalam negeri.

"Uang itu tidak akan digunakan untuk pembelian bahan bakar," kata Wickremesinghe di parlemen pada Rabu (18/5), seperti dikutip Colombo Page.

Padahal, Wickremesinghe menyebut pemerintah telah berupaya untuk berbicara kepada Bank Dunia agar mengizinkan mereka menggunakan dana untuk membeli bahan bakar.


Tetapi karena situasi cuaca buruk di Sri Lanka, maka pengiriman gas akan mengalami keterlambatan.

Alhasil, dana yang didapat akan digunakan untuk menangani kelangkaan pupuk di Sri Lanka. Di samping itu juga untuk membayar utang.

Anggota parlemen Samagi Jana Balawegaya, Harsha de Silva mengatakan Sri Lanka harus membayar utang sebesar 5,5 miliar dolar AS dalam 12 bulan ke depan.

Namun Wickremesinghe mengungkap negara tidak memiliki satu juta dolar pun untuk membayar satu kali angsuran. Tetapi ia yakin akan terjadi pembaruan setiap pekannya.

Selain melakukan diskusi dengan Bank Dunia, Sri Lanka juga mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk mengatasi krisis ekonomi parah yang dihadapi negara itu.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya