Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, menilai sikap Singapura sudah melecehkan ulama Indonesia/RMOL
Penjelasan Pemerintah Singapura yang menolak kehadiran Ustaz Abdul Somad (UAS) di negara mereka tak lantas menyelesaikan masalah. Alasan bahwa UAS kerap menyebarkan paham ekstremis dinilai tidak masuk akal.
Bahkan anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, menilai sikap otoritas Negeri Singa itu menghakimi secara sepihak.
"Sikap Singapura yang menghakimi sepihak menunjukkan negara itu tak menghormati hubungan bertetangga baik. Orang bisa berpandangan bahwa Singapura terpapar Islamofobia bahkan rasis," kata Fadli Zon kepada wartawan, Rabu (18/5).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mempertanyakan hak Singapura 'mengadili' Abdul Somad. Sebab, selama ini UAS tak pernah terlibat kasus hukum di tanah air. Terutama terkait dengan paham ekstremis yang diklaim Singapura.
"UAS dikenal sebagai seorang ulama terkemuka, intelek, dan berwawasan kebangsaan yang luas. Tak ada kasus hukum di Indonesia. Hak apa negara-negara itu menghakimi UAS?" tegasnya.
Bagi Fadli Zon, sikap Singapura jelas-jelas tidak menunjukkan spirit sebagai sesama anggota ASEAN. Deportasi ini disebut Fadli sebagai sebuah pelecehan.
"Ini pelecehan terhadap WNI, khususnya ulama Indonesia. Selain tak demokratis, sikap Singapura jauh dari spirit ASEAN. Ini juga berarti Indonesia semakin dipandang sebelah mata dan semakin tak berwibawa di ASEAN," tuturnya.
Pemerintah Singapura akhirnya buka suara perihal penolakan kunjunan Ustaz Abdul Somad (UAS) dan rombongannya pada Senin kemarin (16/5). Meskipun kedatangan UAS hanya untuk berlibur bersama keluarga.
Kementerian Dalam Negeri (MHA) Singapura membenarkan bahwa UAS dan enam orang lainnya tiba di Terminal Feri Tanah Merah pada 16 Mei 2022 dari Batam. Ia kemudian diwawancarai, namun kehadirannya ditolak. Alhasil UAS dan rombongan dikembalikan menggunakan feri ke Batam pada hari yang sama.
"Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama seperti Singapura," kata MHA dalam keterangannya yang dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/5).
