Pemerintah Malaysia membantah informasi yang beredar bahwa kepemilikan aset dan tanah di sepanjang jalur kereta api cepat East Coast Rail Link (ECRL) akan dialihkan ke China.
ECRL merupakan bagian dari Belt and Road Initiatives (BRI) yang dibiayai dengan pinjaman dari China. Proyek ini menghubungkan Pelabuhan Klang di Selat Malaka ke Kota Bharu di Semenanjung Malaya.
Menteri Perhubungan Wee Ka Siong menyebut pihak-pihak tertentu telah menyebarkan kebohongan mengenai proyek ECRL sebagai bagian dari "propaganda jahat".
"Spekulasi bahwa kepemilikan aset dan tanah di sepanjang alinyemen ECRL akan dialihkan ke China sama sekali tidak berdasar," tegasnya, seperti dikutip
The Star, Minggu (15/5).
Ia menekankan, aset ECRL sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Malaysia melalui Malaysia Rail Link (MRL). Sementara tanah di sepanjang jalur ECRL adalah milik negara yang tidak dapat dialihkan.
Wee Ka Siong menjelaskan, berdasarkan kesepakatan dengan Bank of China, pembayaran pinjaman untuk proyek ECRL tidak melibatkan pengalihan aset atau tanah.
“Harus ditekankan di sini bahwa MRL adalah pemilik proyek dan aset ECRL. Sedangkan China Communications Construction Company Ltd (CCCC) sebagai kontraktor utama," ucapnya.
Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara MRL dan CCCC, kesepakatannya adaah mendirikan perusahaan patungan dengan kepemilikan 50:50 dan ditunjuk sebagai operator ECRL.
Sebanyak 80 persen dari laba usaha akan dimiliki oleh MRL, dan sisanya masuk ke CCCC. Namun keduanya sama-sama akan menanggung kerugian operasional.
Menurut Wee Ka Siong, narasi yang disebarkan bahwa negara asing mengendalikan aset Malaysia dan membahayakan kedaulatan nasional telah mencoreng citra negeri jiran di kancah global.
Buruknya, hal itu bisa mengikis kepercayaan investor asing yang ingin berinvestasi di Malaysia.
"Saya melihat tuduhan ini sebagai propaganda jahat oleh pihak-pihak tertentu," imbuhnya.
