Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Malaysia Bantah Kepemilikan Aset dan Tanah Kereta Api Cepat ECRL Dialihkan ke China

MINGGU, 15 MEI 2022 | 13:31 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Malaysia membantah informasi yang beredar bahwa kepemilikan aset dan tanah di sepanjang jalur kereta api cepat East Coast Rail Link (ECRL) akan dialihkan ke China.

ECRL merupakan bagian dari Belt and Road Initiatives (BRI) yang dibiayai dengan pinjaman dari China. Proyek ini menghubungkan Pelabuhan Klang di Selat Malaka ke Kota Bharu di Semenanjung Malaya.

Menteri Perhubungan Wee Ka Siong menyebut pihak-pihak tertentu telah menyebarkan kebohongan mengenai proyek ECRL sebagai bagian dari "propaganda jahat".


"Spekulasi bahwa kepemilikan aset dan tanah di sepanjang alinyemen ECRL akan dialihkan ke China sama sekali tidak berdasar," tegasnya, seperti dikutip The Star, Minggu (15/5).

Ia menekankan, aset ECRL sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Malaysia melalui Malaysia Rail Link (MRL). Sementara tanah di sepanjang jalur ECRL adalah milik negara yang tidak dapat dialihkan.

Wee Ka Siong menjelaskan, berdasarkan kesepakatan dengan Bank of China, pembayaran pinjaman untuk proyek ECRL tidak melibatkan pengalihan aset atau tanah.

“Harus ditekankan di sini bahwa MRL adalah pemilik proyek dan aset ECRL. Sedangkan China Communications Construction Company Ltd (CCCC) sebagai kontraktor utama," ucapnya.

Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara MRL dan CCCC, kesepakatannya adaah mendirikan perusahaan patungan dengan kepemilikan 50:50 dan ditunjuk sebagai operator ECRL.

Sebanyak 80 persen dari laba usaha akan dimiliki oleh MRL, dan sisanya masuk ke CCCC. Namun keduanya sama-sama akan menanggung kerugian operasional.

Menurut Wee Ka Siong, narasi yang disebarkan bahwa negara asing mengendalikan aset Malaysia dan membahayakan kedaulatan nasional telah mencoreng citra negeri jiran di kancah global.

Buruknya, hal itu bisa mengikis kepercayaan investor asing yang ingin berinvestasi di Malaysia.

"Saya melihat tuduhan ini sebagai propaganda jahat oleh pihak-pihak tertentu," imbuhnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya