Berita

Skandal Partygate /Net

Dunia

Polisi Inggris Jatuhkan Lebih dari 100 Denda Kepada Kabinet Johnson atas Skandal Partygate

KAMIS, 12 MEI 2022 | 17:21 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Sebagai bentuk tindakan hukum, Polisi Inggris telah menyatakan bahwa mereka sekarang telah membuat lebih dari 100 rujukan denda kepada kabinet Perdana Menteri Inggris Boris Johnson atas skandal Partygate.

"Pada Kamis 12 Mei, Operasi Hillman, penyelidikan pelanggaran peraturan Covid-19 di Whitehall dan Downing Street, telah membuat lebih dari 100 rujukan untuk pemberitahuan hukuman tetap (FPN) ke Kantor Catatan Kriminal ACRO," ujar pernyataan polisi Inggris, dikutip oleh Channel News Asia, Kamis (12/5).

Tetapi di hari yang sama, jurubicara Downing Street mengatakan bahwa perdana menteri belum menerima denda lain sejak April lalu.


Pengumuman ini adalah yang terbaru terkait jumlah denda yang dikeluarkan dalam sebulan, setelah mereka menundanya pada pemilihan kepala daerah yang diadakan minggu lalu.

Dalam data terakhir pada 12 April, polisi mengatakan mereka telah membuat lebih dari 50 rujukan denda.

Polisi sedang menyelidiki 12 pertemuan yang diadakan di Downing Street dan Kantor Kabinet setelah penyelidikan internal menemukan staf Johnson menikmati pesta-pesta minuman alkohol, dengan pemimpin Inggris itu sendiri menghadiri beberapa acara.
Polisi Inggris mengatakan penyelidikan tetap berjalan, sehingga total denda bisa meningkat lebih lanjut.
Sebelumnya pada awal April, Boris Johnson sempat meminta maaf karena melanggar aturan penguncian dengan menghadiri pertemuan di kantornya untuk merayakan ulang tahunnya, tetapi menolak untuk mengundurkan diri karena itu.

Dikatakan dirinya dapat menerima denda lebih lanjut untuk pertemuan lain, jika terbukti.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya