Ketua KPK RI Firli Bahuri saat halal bi halal dengan wartawan di Gedung Merah Putih, KPK/RMOL
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan bahwa, pendidikan politik cerdas dan berintegritas (PCB) yang dilakukan oleh KPK merupakan bagian daripada penjabaran Trisula Pemberantasan Korupsi.
Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegritas ini, kata Firli, selain menyasar 20 partai politik yang terdaftar di KPU dan penyelenggara pemilu yakni KPU serta Bawaslu, juga menyasar calon Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah yang akan dilantik pemerintah di 272 Daerah terdiri dari 247 Bupati/Walikota dan 25 Gubernur.
“Trisula Pemberantasan Korupsi akan digunakan pada agenda Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegritas untuk mendorong terciptanya era politik baru dengan sistem yang anti korupsi dan berbudaya anti mahar politik dari kader untuk partai dan sebaliknya,†kata Firli saat menggelar halal bihalal bersama wartawan di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/5).
Firli meminta dukungan dan doa masyarakat, sehingga ia berharap melalui program pencegahan dan pendidikan yang terukur ini akan mendorong pada era politik baru yang sesuai harapan rakyat Indonesia.
“Sejatinya fungsi penindakan akan tetap dilaksanakan pada para pelanggar karena korupsi belum akan hilang sama sekali sampai 100 persen sehingga perlu dilakukan penindakan,†tekan Firli.
Jauh sebelumnya, dalam kick off pendidikan politik cerdas dan berintegritas 12 April 2022 yang lalu Firli menegaskan bahwa partai politik merupakan pohon kekuasaan.
Sebab, partai politik melahirkan wakil-wakil rakyat hingga pimpinan nasional dari mulai tingkat desa, bupati, walikota hingga gubernur. Karena partai politik, ditegaskan Firli merupakan saluran bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat, keinginan dan aspirasi politiknya melalui partai-partai poltik.
“Artinya, partai politik sungguh menentukan suara rakyat,†kata Firli menekankan.
Dan yang tidak kalah penting ialah partai politik melahirkan ataupun membuat regulasi, produk hukum hingga menyusun undang-undang. Sehingga menurut Firli, hal-hal itulah yang membuat KPK memandang perlu melibatkan partai politik dalam rangka upaya orkestrasi pemberantasan korupsi.
Disamping itu, Firli mengungkapkan, KPK disisi lain ingin menjaga integritas dari setiap partai-partai politik yang ada di Indonesia. Melalui pendidikan ini, KPK kata Firli, sekaligus ingin mengajak partai politik ikut menyempurnakan regulasi terkait dengan tata cara penentuan calon, mencalonkan dan pengusungan saat pemilu.
“Partai politik harus kita jaga, transparansi, akuntabilitas dan integritasnya,†demikian Firli menekankan
Pendidikan politik cerdas dan berintegritas ini nantinya akan menyasar 20 partai politik. Ketua KPK Firli bahuri mengatakan, program ini akan dibagi menjadi 21 batch. Dimana batch pertama KPK bakal mengundang Ketua Umum, Sekjen dan Bendahara Umum masing-masing partai politik.
“Nanti tanggal 18 Mei 2022, saat pertemuan dengan pimpinan parpol, sekjen parpol, dan bendum parpol, akan saya bicara juga integritas demokrasi, kekuasaan, dan korupsi,†tegas Firli Bahuri.
“Hal prioritas, urgent, dan fundamental untuk mewujudkan negara, kita bersihkan dan bebaskan dulu Indonesia dari korupsi,†tutupnya.
