Berita

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Bantu Operaional Ukraina, Uni Eropa Siapkan Dana Rp 230 Triliun

SELASA, 10 MEI 2022 | 07:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah gempuran Rusia yang belum berhenti, Uni Eropa dilaporkan sedang berencana mendanai biaya operasional pemerintah di Kiev, setidaknya selama tiga bulan.

Laporan tersebut oertama kali dimuat Politico Senin (9/5), mengutip sumber-sumber diplomatik. Dilaporkan bahwa bantuan yang akan dikumpulkan melalui emisi utang baru, menggunakan template yang dibuat untuk bantuan Covid-19 itu akan bernilai sekitar 15 miliar euro (230,5 triliun rupiah).

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengatakan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) bahwa dia membutuhkan dana 7 miliar dolar per bulan, untuk membayar gaji, pensiun, dan pengeluaran pemerintah lainnya. AS telah berjanji untuk menyediakan sepertiga dari jumlah itu untuk tiga bulan ke depan.


Uni Eropa bermaksud untuk membuat perbedaan dengan obligasi khusus, menurut Politico .

Menurut outlet tersebut, Komisi Eropa (EC) sudah memberi pengarahan kepada duta besar negara-negara anggota mengenai rencana tersebut pada Jumat pekan lalu.

Ini melibatkan penerbitan utang menggunakan jaminan dari negara-negara anggota UE. Skema ini disusun di sepanjang garis PASTI , program yang digunakan untuk mengumpulkan 100 miliar euro bantuan bagi warga negara Uni Eropa yang kehilangan pekerjaan karena penguncian Covid-19.

Utang itu kemudian disekuritisasi sebagai obligasi mulai dari 5-30 tahun.

“Setiap ada masalah dengan uang, (Komisi) bilang PASTI!," lapor Politico mengutip perkataan seorang diplomat.

Rencana tersebut dapat diumumkan pada awal 18 Mei dan setidaknya tiga negara  termasuk Austria, Jerman, dan Yunani, telah meminta opsi alternatif, menurut outlet tersebut.

Mereka dilaporkan berharap negara-negara non-Uni Eropa seperti Jepang, Norwegia, dan Inggris akan ikut serta, degan tujuan meringankan beban utang Eropa.

Prancis juga telah mengusulkan agar para kepala negara Uni Eropa membahas masalah tersebut dalam pertemuan puncak pada akhir Mei.

Sementara itu, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell telah mengusulkan opsi lain untuk mendanai pembangunan kembali Ukraina, yaitu dengan menyita cadangan devisa Rusia yang saat ini dibekukan di bawah sanksi Uni Eropa.

Borrell menunjuk contoh Washington menyita dana bank sentral Afghanistan setelah AS menarik diri dari Afghanistan dan Taliban mengambil alih. Adalah "penuh logika" untuk menggunakan aset Rusia dengan cara yang sama, kata Borrell kepada FT dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Senin.

Ini mengingatkan pada keputusan Presiden AS Joe Biden yang pada Februari menyita setengah dari 7 miliar dollar aset Da Afghanistan Bank yang disimpan di lembaga keuangan AS, untuk kompensasi korban serangan teroris 9/11, sementara setengah lainnya akan digunakan untuk manfaat rakyat Afghanistan dan untuk masa depan Afghanistan, meskipun tidak dijelaskan bagaimana caranya.

Taliban mengecamnya sebagai pencurian, dan bahkan mantan presiden Afghanistan yang didukung AS, Hamid Karzai, menyebutnya sebagai ketidakadilan dan kekejaman terhadap rakyat Afghanistan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya