KPK Soroti Pengadaan Gorden DPR RI Senilai Rp 43,5 Miliar

SENIN, 09 MEI 2022 | 14:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pengadaan gorden untuk rumah dinas DPR RI turut mendapatkan sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengimbau agar pengadaan tersebut harus mengacu pada ketentuan Perpres 12/2021.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri menanggapi pemberitaan terkait pengadaan gorden oleh DPR RI dengan anggaran senilai Rp 43,5 miliar.

Ali mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa tersebut harus mengacu pada ketentuan dalam Perpres 12/2021 tentang perubahan atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar tata laksana prosesnya tidak menyalahi aturan.

"KPA maupun PPK pengadaan ini harus memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai prosedur, mengingat pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang rentan terjadi korupsi," ujar Ali kepada wartawan, Senin sore (9/5).

KPK mengimbau agar seluruh tahapan dalam proses pengadaan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tujuannya, untuk mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkan mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum.

"Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN/APBD oleh setiap kementerian, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara," pungkas Ali.

Populer

Berita

Hukum

KPK Soroti Pengadaan Gorden DPR RI Senilai Rp 43,5 Miliar

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Dadan Hindayana Kena Batunya

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah