Berita

Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal/Ist

Politik

Prima: Pilpres 2024 Harus Bebas dari Polarisasi Seperti 2014 dan 2019

SENIN, 09 MEI 2022 | 12:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diharapkan bebas dari sentimen yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa seperti Pilpres 2014 dan 2019 lalu.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal, Pilpres 2014 dan 2019 lalu harus dijadikan pelajaran berharga dalam kontestasi politik Indonesia. Karena, kedua gelaran politik tersebut membawa dampak perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal itu disampaikan oleh Alif mengingat menjelang Pilpres 2024 ini, polarisasi politik antarpendukung makin hangat dan terus digunakan. Masing-masing kubu terus menyematkan narasi atas nama toleransi dan paling NKRI.
 

 
Sehingga, Alif mengimbau kepada masing-masing pihak untuk menjauhkan sentimen yang terbangun pada dua pemilu terakhir ke dalam Pilpres 2024 mendatang.
 
"Jelang Pilpres 2024 masing-masing kubu masih saling hujat dan sama-sama menjual kata toleransi," ujar Alif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin siang (9/5).
 
Alif menilai, polarisasi kubu pendukung menjadi dua kutub besar seperti dalam Pilpres 2014 dan 2019 menjauhkan substansi persoalan negara dan kebangsaan menjadi urusan remeh temeh.
 
"Perdebatan terkait politik ekonomi bangsa ini jadi nomor urut kesekian akibat polarisasi politik itu," kata Alif.

Padahal, bangsa Indonesia sudah terlalu lelah dengan hasil dua Pemilu sebelumnya yang memberikan pengalaman mengerikan, lantaran adanya potensi perpecahan soliditas bangsa.
 
"Bangsa ini sudah terlalu lelah dengan hasil dari proses politik dua pilpres sebelumnya," pungkas Alif.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya