Berita

Suasana pandemi Covid-19 di Islamabad /Net

Dunia

Ikut India, Pakistan Bantah Data Kematian Covid-19 WHO Terbaru Bahwa 8 Kali Lipat dari Perhitungan Pemerintah

MINGGU, 08 MEI 2022 | 15:21 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Pekan ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah melaporkan bahwa angka kematian Covid-19 yang termuat oleh database Our World in Data itu tidak sedikitpun mendekati nilai aktualnya.
Dikatakan bahwa angka aslinya adalah sekitar 15 juta, dan menyatakan negara Asia Tenggara merupakan salah satu kontributor terbesarnya.
Namun, India telah membantah angka tersebut, kini Pakistan juga ikut menolaknya.

"Kami (pihak berwenang) telah mengumpulkan data secara manual tentang kematian Covid, itu bisa memiliki perbedaan beberapa ratus tetapi tidak bisa ratusan ribu. Ini sama sekali tidak berdasar," kata  Menteri Kesehatan Pakistan Abdul Qadir Patel kepada Samaa News, Minggu (8/5)..


Dalam laporan baru-baru ini, WHO memperkirakan ada 260.000 kematian akibat COVID-19 di Pakistan delapan kali lipat dari angka resmi. Catatan resmi menyatakan Pakistan memiliki 30.369 kematian COVID-19 dengan lebih dari 1,5 juta infeksi.

Menurut laporan itu, hampir 15 juta orang terbunuh baik oleh virus corona atau oleh dampaknya pada sistem kesehatan yang kewalahan dalam dua tahun terakhir di seluruh dunia, lebih dari dua kali lipat jumlah kematian resmi 6 juta.

Patel mengatakan pemerintah telah menjelaskan proses perhitungan kepada WHO dalam sebuah catatan yang menolak angka badan kesehatan dunia itu.

Patel mengatakan metodologi pengumpulan data dipertanyakan, menambahkan bahwa pihak berwenang di Pakistan mengumpulkan angka-angka dari rumah sakit, dewan serikat pekerja, dan kuburan.

Dia menduga terjadi beberapa kesalahan dalam perangkat lunak pengumpulan data yang digunakan oleh WHO yang telah menunjukkan angka rata-rata berlebihan itu.

Menanggapi laporan WHO, kemenkes Pakistan mengatakan ada mekanisme pelaporan di mana setiap kematian terkait Covid-19 dilaporkan di tingkat kabupaten, yang kemudian dikumpulkan di tingkat provinsi oleh sistem perawatan kesehatan masing-masing, dan akhirnya, jumlah kumulatif adalah dibagikan di tingkat nasional yang dilaporkan melalui saluran resmi.

“Audit kematian yang dilakukan oleh NCOC (Pusat Komando dan Kontrol Nasional) melihat itu (data kuburan kota-kota besar) secara kritis,” ujar Patel.

Jumlah kematian di Pakistan dapat diverifikasi dan diterima secara global. Berbagai pemeriksaan dan keseimbangan pada sistem pelaporan ada dan kematian tambahan yang dilaporkan di kuburan bertepatan dengan gelombang Covid-19 yang melanda Pakistan, simpulnya.

Sementara itu, mantan asisten khusus perdana menteri kesehatan, Faisal Sultan mengatakan data WHO tentang kematian akibat Covid-19 di Pakistan tidak dapat diandalkan.

Dia membela laporan kematian pemerintah, mengatakan bahwa studi tentang jumlah pemakaman kuburan di kota-kota besar tidak mengungkapkan sejumlah besar korban pandemi yang tak terhitung jumlahnya.

Faisal menyebut angka tersebut “sangat sensitif” karena akan mencerminkan penanganan krisis oleh otoritas di seluruh dunia.

"Catatan kematian virus corona kami akurat tetapi tidak mungkin untuk memiliki jumlah kematian yang benar 100 persen akurat, bisa saja 10-30 persen lebih besar, tetapi untuk mengatakan itu delapan kali lebih benar-benar tidak dapat dipercaya," pungkasnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya