Berita

Pengamat politik Hendri Satrio/Net

Politik

Hendri Satrio Berharap Setiap Kebijakan Pemerintah Tak Membebani Rakyat Kecil

SENIN, 02 MEI 2022 | 03:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Melonjaknya harga bahan pokok di tengah ekonomi sulit saat ini disayangkan sejumlah kalangan masyarakat. Namun disisi lain, pemerintah seolah tidak berdaya memberi perlindungan kepada Indonesia imbas adanya krisis global yang memporakporandakan ekonomi di seluruh dunia.

Untuk itulah, Pengamat politik Hendri Satrio berharap pemerintah memiliki solusi terbaik dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia dengan tidak mengambil kebijakan yang dapat membebani rakyat kecil. Misalnya saat ini pemerintah mewacanakan untuk mencabut subsidi Gas 3 Kg yang dikhawatirkan memicu naik-naiknya harga.

"Mudah-mudahan saja pemerintah punya solusi yang juga manjur yang tidak semakin membebani rakyat,” ucap Hensat sapaan akrabnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/5).


Sebab menurut Hendri, kadang kebijakan pemerintah yang membenani rakyat kecil seolah jadi alibi terkait dengan situasi ekonomi dunia yang diguncang akibat pandemi Covid-19 ini.

Lalu kata Hendri, pemerintah kerap mengharapkan rakyat untuk mengerti alias memaklumi situasi yang ada. Padahal sehrusnya menurut Hendri, hal itu tidak perlu terjadi apabila pemerintah mampu mengantisipasinya imbas gejolak krisis global.

Namun disisi lain, Hendri menyindir ketika pemerintah mengambil kebijakan utang, namun tidak pernah meminta rakyat untuk memakluminya.
dengan baik sebelum krisi global melanda.

"Kalau sudah membebani rakyat begini kan minta permakluman pastinya, waktu ngutang terus kan enggak pernah minta permakluman, mudah-mudahan makin bener lah negara ini,” demikian Hendri.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya