Berita

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov /Net

Dunia

Rusia: Pencabutan Sanksi Adalah Bagian Dari Negosiasi Damai Perang Ukraina

MINGGU, 01 MEI 2022 | 00:05 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Rusia menyatakan bahwa pencabutan sanksi terhadap negaranya adalah bagian penting dari negosiasi damai antara Moskow dan Ukraina.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan proses negosiasi yang sulit itu tetap berlanjut setiap hari dan menegaskan bahwa pencabutan sanksi harus terjadi jika perjanjian damai dibentuk.

"Saat ini, delegasi Rusia dan Ukraina sebenarnya mendiskusikan rancangan perjanjian damai setiap hari melalui konferensi video," ujar Lavrov pada Situs Kementrian Luar Negeri Rusia, dikutip oleh NDTV, Sabtu (30/4).


“Agenda pembicaraan juga mencakup, antara lain, masalah denazifikasi, pengakuan realitas geopolitik baru, pencabutan sanksi, dan status bahasa Rusia di Ukraina. Kami mendukung untuk melanjutkan negosiasi, meskipun itu sulit,” tambahnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Sebelumnya pada Jumat (29/4), Ukraina memperingatkan bahwa pembicaraan untuk mengakhiri invasi Rusia pada bulan ketiga ini, berada kondisi bahaya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah bersikeras sejak invasi dimulai pada 24 Februari bahwa sanksi Barat terhadap Rusia perlu diperkuat dan tidak dapat menjadi bagian dari negosiasi.

Ukraina dan Rusia tidak mengadakan pembicaraan damai tatap muka sejak 29 Maret, dan suasana telah memburuk setelah tuduhan Ukraina bahwa pasukan Rusia melakukan genosida saat mereka mundur dari daerah Bucha. Moskow telah membantah klaim tersebut.

Moskow menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus untuk demiliterisasi dan denazifikasi tetangganya. Ukraina dan Barat mengatakan Rusia melancarkan perang agresi yang tidak beralasan.

Sekutu Barat Ukraina telah menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap Moskow. Mereka telah membekukan sekitar setengah dari emas negara Rusia dan cadangan mata uang asing, memukul ekonomi Rusia dan menempatkannya di ambang default.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya