Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin/Net
Tudingan Australia dan Amerika Serikat bahwa China akan mendirikan pangkalan militer di Kepulauan Solomon mendapat tanggapan keras dari Beijing.
Lewat sebuah pernyataan pada Senin (25/4), juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin menolak klaim tersebut dan menyebutnya sebagai berita palsu.
"Apa yang disebut pangkalan militer China di Kepulauan Solomon benar-benar berita palsu yang dibuat oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi," kata Wang, seperti dikutip dari Xinhua.
Diplomat itu juga menunjukkan bahwa kerja sama antara kedua negara didasarkan pada prinsip-prinsip saling kesetaraan, saling menguntungkan, dan hasil yang saling menguntungkan.
Wang juga menyerukan kemunafikan Washington, dengan mengatakan bahwa AS termasuk di antara suara-suara paling keras yang mengungkapkan keprihatinan atas dugaan rencana China untuk mendirikan pangkalan di Oseania, sementara dirinya sendiri memiliki hampir 800 pangkalan militer di lebih dari 80 negara.
"Kepulauan Solomon adalah negara berdaulat yang merdeka, bukan 'halaman belakang' Amerika Serikat dan Australia," kata Wang.
Selasa lalu, China mengumumkan bahwa Penasihat Negara Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele telah menandatangani pakta keamanan antara kedua negara.
AS dengan cepat menyatakan keprihatinan. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengklaim bahwa penandatanganan tersebut mengikuti pola penawaran China yang samar-samar, kesepakatan yang tidak jelas dengan sedikit konsultasi regional dalam perikanan, pengelolaan sumber daya, bantuan pembangunan dan sekarang praktik keamanan.
Beberapa hari kemudian, Gedung Putih mengungkapkan bahwa delegasi Amerika ke Kepulauan Solomon telah memperingatkan para pemimpin negara bahwa AS akan menanggapi jika instalasi militer China muncul di negara itu.
Canberra juga telah menjelaskan bahwa pangkalan militer semacam itu, yang berjarak sekitar 2.000 km (1.200 mil) dari pantai Australia, akan mewakili “garis merah" mereka.
Sementara itu, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare bersikeras bahwa kesepakatan itu diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan dipandu oleh kepentingan nasional. Dia menyatakan pekan lalu bahwa perjanjian itu tidak mengizinkan China untuk mendirikan pangkalan militer di pulau-pulau itu.
