Berita

Data Populi Center, 64,4 persen tolak jabatan Presiden Jokowi diperpanjang/Net

Politik

Populi Center: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang

MINGGU, 24 APRIL 2022 | 17:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan perpanjangan masa jabatan presiden tidak mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat. Hal itu dibuktikan dalam hasil survei Populi Center. Tercatat, sebanyak 64,4 persen tidak setuju jabatan presiden diperpanjang.

Hal itu disampaikan langsung dalam hasil survei terbaru Populi Center yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/4).

Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan mencatat mayoritas masyarakat yang dilakukan survei tidak setuju jabatan presiden diperpanjang selama tiga periode.


"Sebesar 64,4 persen dengan rincian tidak setuju 55,1 persen, sangat tidak setuju 9,3 persen masyarakat tidak menyetujui usulan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode,” ucap Rafif.

Kemudian, lanjut Rafif, sebanyak 27,6 persen dengan rincian 24,3 persen setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Hanya 3,3 persen yang menyatakan sangat setuju dengan usulan tersebut.

"Adapun sebesar 8 persen responden menolak menjawab pertanyaan ini,” demikian Rafif.

Populi Center menyelenggarakan survei nasional pada tanggal 21 hingga 29 Maret 2022 dengan sampel responden tersebar secara proporsional di 34 Provinsi di Indonesia.

Tujuan dari survei ini adalah untuk melihat dinamika politik jelang pemilu 2024 yang kian dekat, serta isu-isu nasional yang baru-baru ini menghangat.

Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error  Â± 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya