Presiden Joko Widodo dan Presiden Rusia Vladimir Putin/Net
PERTEMUAN para pejabat tinggi keuangan G20 di Washington pada hari Rabu 20/4 kemarin AS, Kanada dan Inggris melakukan walkout dari pertemuan saat delegasi Rusia berbicara sebagai bentuk protes atas invasi Rusia ke Ukraina.
Mereka menganggap bahwa pertemuan di Washington adalah tentang dukungan terhadap ekonomi dunia yang mana invasi Rusia ke Ukraina ini menjadi ancaman besar bagi ekonomi global.
Kejadian tersebut mengindikasikan bahwa KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali kemungkinan akan bernasib sama bahkan terancam gagal dengan tidakhadirnya AS dan beberapa negara barat.
Tentunya Indonesia sebagai penyelenggara KTT G20 kali ini mempunyai tantangan besar untuk dapat mempertemukan semua anggota di KTT G20 ini.
Dalam hal ini Indonesia harus menyiapkan tim yang mempunyai segudang pengalaman dalam diplomasi yang mampu membangun strategi diplomasi dan narasi yang bagus untuk bisa membuat semua anggota hadir di pertemuan tersebut. Hindari gimik-gimik yang tidak perlu hanya untuk mendatangkan impresi dimata internasional yang belum tentu efektif dan relevan dalam situasi saat ini untuk bisa menambah performa KTT G20 yang akan datang.
Dengan tetap berpegang kepada konstitusi bahwa Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, dan keikutsertaan dalam menjaga perdamaian dunia menjadi salah satu national interest yang harus dicapai.
Harus ditekankan bahwa ketidakhadiran sebagian anggota dari poros barat tidak akan menjadikan situasi yang terjadi akan menjadi lebih baik. Sebaliknya dengan memutus komunikasi dengan pihak Rusia tentunya akan membuat permasalahan Rusia dan Ukraina ini akan jauh dari kata selesai. Tentunya KTT G20 harus dapat menghilangkan sumbatan komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai dan menjadikan G20 sebagai katalisator untuk mempercepat akselerasi kearah perdamaian.
Untuk saat ini Indonesia akan dianggap berhasil menyelenggarakan KTT jika mampu menghadirkan semua anggota, walaupun tidak lebih jauh membahas solusi atas pertikaian Rusia dan Ukraina.
Penulis adalah pakar kebijakan publik, yang juga Ketua Pusat Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta
