Berita

Presiden RI, Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Segera Pecat Luhut Kalau Tidak Mau Berhadapan dengan Megawati dan Rakyat

KAMIS, 21 APRIL 2022 | 12:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Berulang kali, Presiden Joko Widodo disarankan untuk mendengarkan dan mengikuti petunjuk Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan segera mengabaikan permainan Luhut Binsar Pandjaitan dalam mengelola negara.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, penundaan pemilu merupakan permainan politik yang dimainkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut dan gengnya, seperti yang dibaca sangat jelas oleh Megawati.

"Makanya Mega menolak permainan itu. Karena permainan penundaan pemilu didasarkan pada big data bohong oleh Luhut. Maka penundaan pemilu oleh Luhut itu menjerumuskan Jokowi," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/4).


Karena, kata Muslim, penundaan pemilu hanya mengakomodir kepentingan Luhut, bukan kepentingan rakyat Indonesia.

"Jokowi harus segera memecat dan memberhentikan Luhut," tegas Muslim.

Jika tidak, Jokowi akan dianggap "main mata" dengan Luhu dalam hal penundaan pemilu.

"Jokowi harus mendengarkan Megawati dan abaikan permainan Luhut soal penundaan pemilu. Jika tidak, akibat permainan Luhut penundaan pemilu ini, Jokowi akan berhadapan dengan Megawati dan rakyat," terang Muslim.

Muslim kembali menegaskan dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera memecat Luhut. Karena, akibat kebohongan Luhut soal big data, kata Muslim, mengakibatkan gelombang amarah rakyat yang juga berdampak kepada Jokowi.

"Karena rakyat anggap Jokowi lindungi Luhut. Karena tindakan Luhut ini merongrong kedaulatan rakyat, merusak konsitusi dan mencederai demokrasi," pungkas Muslim.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya