Berita

Presiden RI, Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Segera Pecat Luhut Kalau Tidak Mau Berhadapan dengan Megawati dan Rakyat

KAMIS, 21 APRIL 2022 | 12:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Berulang kali, Presiden Joko Widodo disarankan untuk mendengarkan dan mengikuti petunjuk Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan segera mengabaikan permainan Luhut Binsar Pandjaitan dalam mengelola negara.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, penundaan pemilu merupakan permainan politik yang dimainkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut dan gengnya, seperti yang dibaca sangat jelas oleh Megawati.

"Makanya Mega menolak permainan itu. Karena permainan penundaan pemilu didasarkan pada big data bohong oleh Luhut. Maka penundaan pemilu oleh Luhut itu menjerumuskan Jokowi," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/4).


Karena, kata Muslim, penundaan pemilu hanya mengakomodir kepentingan Luhut, bukan kepentingan rakyat Indonesia.

"Jokowi harus segera memecat dan memberhentikan Luhut," tegas Muslim.

Jika tidak, Jokowi akan dianggap "main mata" dengan Luhu dalam hal penundaan pemilu.

"Jokowi harus mendengarkan Megawati dan abaikan permainan Luhut soal penundaan pemilu. Jika tidak, akibat permainan Luhut penundaan pemilu ini, Jokowi akan berhadapan dengan Megawati dan rakyat," terang Muslim.

Muslim kembali menegaskan dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera memecat Luhut. Karena, akibat kebohongan Luhut soal big data, kata Muslim, mengakibatkan gelombang amarah rakyat yang juga berdampak kepada Jokowi.

"Karena rakyat anggap Jokowi lindungi Luhut. Karena tindakan Luhut ini merongrong kedaulatan rakyat, merusak konsitusi dan mencederai demokrasi," pungkas Muslim.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya