Berita

Presiden RI, Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Segera Pecat Luhut Kalau Tidak Mau Berhadapan dengan Megawati dan Rakyat

KAMIS, 21 APRIL 2022 | 12:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Berulang kali, Presiden Joko Widodo disarankan untuk mendengarkan dan mengikuti petunjuk Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan segera mengabaikan permainan Luhut Binsar Pandjaitan dalam mengelola negara.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, penundaan pemilu merupakan permainan politik yang dimainkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut dan gengnya, seperti yang dibaca sangat jelas oleh Megawati.

"Makanya Mega menolak permainan itu. Karena permainan penundaan pemilu didasarkan pada big data bohong oleh Luhut. Maka penundaan pemilu oleh Luhut itu menjerumuskan Jokowi," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/4).


Karena, kata Muslim, penundaan pemilu hanya mengakomodir kepentingan Luhut, bukan kepentingan rakyat Indonesia.

"Jokowi harus segera memecat dan memberhentikan Luhut," tegas Muslim.

Jika tidak, Jokowi akan dianggap "main mata" dengan Luhu dalam hal penundaan pemilu.

"Jokowi harus mendengarkan Megawati dan abaikan permainan Luhut soal penundaan pemilu. Jika tidak, akibat permainan Luhut penundaan pemilu ini, Jokowi akan berhadapan dengan Megawati dan rakyat," terang Muslim.

Muslim kembali menegaskan dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera memecat Luhut. Karena, akibat kebohongan Luhut soal big data, kata Muslim, mengakibatkan gelombang amarah rakyat yang juga berdampak kepada Jokowi.

"Karena rakyat anggap Jokowi lindungi Luhut. Karena tindakan Luhut ini merongrong kedaulatan rakyat, merusak konsitusi dan mencederai demokrasi," pungkas Muslim.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya