Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar./Net

Politik

Yulian Gunhar: Arahan Jokowi Bukti Negara Hadir Melawan Mafia Migor

KAMIS, 21 APRIL 2022 | 04:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Perintah Presiden Joko Widodo Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng (migor) disambut positif oleh anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar.

Menurut Yuniar perintah Jokowi agar tidak berhenti pada 4 tersangka mafia minyak goreng harus didukung dan dilaksanakan.

"Karena ini bukti kehadiran negara dalam kasus mafia migor," kata Yulian Rabu (20/4).


Menurut Gunhar, pada dasarnya semua sektor perdagangan rawan terjadinya praktik mafia. Apalagi jika telah terjadi perbedaan harga yang cukup tinggi antara harga di dalam negeri dengan luar negeri.

"Pernah ada mafia minyak dengan petral nya. Pernah ada mafia impor bawang juga. Jadi semua sektor dagang itu rawan mafia. Apalagi ada selisih harga yang signifikan membuka ruang untuk melakukan praktek-praktik mafia,"katanya.

Politisi PDI Perjungan ini juga mengatakan bahwa Kejagung sudah sepatutnya melakukan penyitaan atas keuntungan hasil ekpor migor tersebut. Termasuk, hasil keuntungan menaikkan harga. Sebab, menurut hukum, nyata-nyata hasil illegal dari sebuah persekongkolan alias kartel.

"Jika menindak tanpa melakukan penyitaan terhadap keuntungan hasil ekspor ilegal itu, maka kerugian rakyat dan kerugian wibawa negara di mata rakyat tidak kembali. Selain juga tidak akan membuat efek jera bagi para pelaku praktik mafia di Indonesia," katanya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya