Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

Legislator PDIP Endus Kasus Migor juga Libatkan Institusi Lain

RABU, 20 APRIL 2022 | 11:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penetapan tersangka kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW dalam kasus ekspor minyak goreng cukup mengejutkan masyarakat. Masyarakat pun geram dan meminta agar Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus tersebut.

Bahkan, anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengendus adanya upaya kongkalikong antara Kementerian Perdagangan dan kementerian lain dalam kasus ini.

"Saya juga meragukan bahwa persekongkolan tersebut hanya melibatkan institusi Kementerian Perdagangan, tetapi melibatkan institusi lain yang berkaitan dengan proses-proses tindak kejahatan tersebut,” kata Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/4).


Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Deddy mengaku miris dan kecewa dengan adanya oknum di Kemendag yang melakukan tindakan melawan hukum serta menyengsarakan rakyat kecil.

“Saya merasa sangat kecewa dan mengutuk keras kejahatan ini. Tindakan mereka sangat merusak kewibawaan pemerintah dan merugikan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Deddy.

"Oleh karena itu penegakan hukum harus dilakukan secara serius, tegas, dan konsisten serta tidak pandang bulu. Siapapun yang terlibat harus disikat agar menjadi pembelajaran dan menimbulkan efek jera di masa depan,” imbuhnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta Kejagung memberi perhatian besar dalam kasus ini. Untuk kemudian mengusutnya hingga ke akar membongkar dalang di balik kelangkaan minyak goreng di pasaran yang melibatkan beberapa perusahaan besar.

"Saya juga berharap agar Kejaksaan Agung serius menangani perkara ini, termasuk kemungkinan terlibatnya perusahaan-perusahaan lain di luar tiga perusahaan itu. Karena tidak mungkin minyak goreng langka hanya karena ketiga perusahaan tersebut, hampir pasti perusahaan besar yang lain juga melakukan penyimpangan yang sama,” demikian Deddy.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya