Berita

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

Terbukti Pesta Alkohol saat Lockdown, Boris Minta Maaf pada Parlemen Inggris

RABU, 20 APRIL 2022 | 04:33 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah meminta maaf kepada parlemen atas terbuktinya bahwa ia telah melakukan pesta minuman ber-alkohol, setelah dia didenda oleh polisi karena melanggar aturan lockdown di pesta itu.

Ia kemudian mengatakan, dirinya tidak tahu pertemuan ulang tahun pada puncak pandemi telah melanggar aturan yang telah dia tetapkan.

Johnson pada Selasa (19/4) mengatakan kepada House of Commons atau Parlemen Inggris bahwa dia tidak sengaja menyesatkan parlemen tetapi mengatakan tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia melanggar aturan.


Ia mengakui bahwa masyarakat berhak untuk berharap lebih baik.

Permintaan maafnya datang ketika Ketua Parlemen mengatakan pemungutan suara dapat diadakan pada Kamis (21/4) mengenai apakah Johnson harus diselidiki atas klaim dia telah menyesatkan parlemen.

"Segera setelah saya menerima pemberitahuan (dari polisi), saya mengakui banyaknya rasa sakit hati dan kemarahan, dan saya mengatakan bahwa orang memiliki hak untuk mengharapkan yang lebih baik dari perdana menteri mereka," kata Johnson kepada parlemen, dikutip dari Reuters, Selasa (19/4).

Anggota parlemen oposisi berpendapat bahwa perdana menteri harus mundur, dengan mengatakan dialah yang menetapkan aturan ketat selama Covid-19.

Melanggar aturan itu di Downing Street dan kemudian berulang kali berbohong kepada parlemen ketika dia mengatakan semua pedoman telah dipenuhi sama saja melanggar undang-undang menteri negeri itu.

Di bawah undang-undang menteri, dengan sengaja menyesatkan parlemen adalah pelanggaran yang harus mengakibatkan pengunduran diri.

Namun, mosi tersebut kemungkinan tidak akan lolos karena Johnson tetap mendapat dukungan dari sebagian besar anggota parlemen di Partai Konservatifnya dan masih dapat memimpin mayoritas di parlemen.

Dalam pernyataan pertamanya kepada parlemen sejak dijatuhi denda, Johnson berusaha untuk menangkis beberapa kritik dengan berbicara tentang masalah lain yang dia hadapi, termasuk perang di Ukraina, krisis energi, dan imigrasi.

Tekanan juga akan meningkat, dengan anggota parlemen Konservatif lainnya diharapkan untuk mempertimbangkan kinerja partai dalam pemilihan lokal pada 5 Mei, bersama dengan persepsi pemilih terhadap perdana menteri.

Sebuah survei pendapat oleh J L Partners untuk surat kabar The Times, yang meminta hampir 2.000 orang untuk memberikan pandangan mereka tentang perdana menteri dalam beberapa kata, membuahkan hasil komentar 72 persen responden adalah negatif, dibandingkan dengan 16 persen positif.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya