Berita

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

Terbukti Pesta Alkohol saat Lockdown, Boris Minta Maaf pada Parlemen Inggris

RABU, 20 APRIL 2022 | 04:33 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah meminta maaf kepada parlemen atas terbuktinya bahwa ia telah melakukan pesta minuman ber-alkohol, setelah dia didenda oleh polisi karena melanggar aturan lockdown di pesta itu.

Ia kemudian mengatakan, dirinya tidak tahu pertemuan ulang tahun pada puncak pandemi telah melanggar aturan yang telah dia tetapkan.

Johnson pada Selasa (19/4) mengatakan kepada House of Commons atau Parlemen Inggris bahwa dia tidak sengaja menyesatkan parlemen tetapi mengatakan tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia melanggar aturan.


Ia mengakui bahwa masyarakat berhak untuk berharap lebih baik.

Permintaan maafnya datang ketika Ketua Parlemen mengatakan pemungutan suara dapat diadakan pada Kamis (21/4) mengenai apakah Johnson harus diselidiki atas klaim dia telah menyesatkan parlemen.

"Segera setelah saya menerima pemberitahuan (dari polisi), saya mengakui banyaknya rasa sakit hati dan kemarahan, dan saya mengatakan bahwa orang memiliki hak untuk mengharapkan yang lebih baik dari perdana menteri mereka," kata Johnson kepada parlemen, dikutip dari Reuters, Selasa (19/4).

Anggota parlemen oposisi berpendapat bahwa perdana menteri harus mundur, dengan mengatakan dialah yang menetapkan aturan ketat selama Covid-19.

Melanggar aturan itu di Downing Street dan kemudian berulang kali berbohong kepada parlemen ketika dia mengatakan semua pedoman telah dipenuhi sama saja melanggar undang-undang menteri negeri itu.

Di bawah undang-undang menteri, dengan sengaja menyesatkan parlemen adalah pelanggaran yang harus mengakibatkan pengunduran diri.

Namun, mosi tersebut kemungkinan tidak akan lolos karena Johnson tetap mendapat dukungan dari sebagian besar anggota parlemen di Partai Konservatifnya dan masih dapat memimpin mayoritas di parlemen.

Dalam pernyataan pertamanya kepada parlemen sejak dijatuhi denda, Johnson berusaha untuk menangkis beberapa kritik dengan berbicara tentang masalah lain yang dia hadapi, termasuk perang di Ukraina, krisis energi, dan imigrasi.

Tekanan juga akan meningkat, dengan anggota parlemen Konservatif lainnya diharapkan untuk mempertimbangkan kinerja partai dalam pemilihan lokal pada 5 Mei, bersama dengan persepsi pemilih terhadap perdana menteri.

Sebuah survei pendapat oleh J L Partners untuk surat kabar The Times, yang meminta hampir 2.000 orang untuk memberikan pandangan mereka tentang perdana menteri dalam beberapa kata, membuahkan hasil komentar 72 persen responden adalah negatif, dibandingkan dengan 16 persen positif.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya