Tidak Bijak Melaporkan Masinton ke MKD, Jamiluddin: Menghilangkan Substasi Perbedaan Berpendapat di Negara Demokrasi

Melaporkan legislator PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI atas dasar kritik terhadap Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) bukan langkah bijak dan mengesankan pejabat antikritik.

Begitu dikatakan pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengomentari pelaporan Masinton Pasaribu ke MKD DPR yang disusul kabar rencana menggeruduk kantor DPP PDIP.

“Melaporkan Masinton ke MKD dan rencana aksi tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan bisa jadi masalah akan semakin bias, sehingga substansi kritik Masinton menjadi hilang,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/4).

Menurutnya, pelaporan tersebut melukai demokrasi di Indonesia, di mana seharusnya aspirasi dan perbedaan pendapat bisa dihargai dan dilindungi oleh undang-undang.

"Kebenaran dikhawatirkan dilindas oleh kekuatan massa, bukan pada kekuatan argumentasi. Hal ini tentu akan membahayakan demokrasi di tanah air,” tutupnya.