Jokowi: Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tak Bisa Dilakukan Sendiri oleh PPATK

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, menjadi perhatian Presiden Joko Widodo di tengah krisis global saat ini.

Menurut Jokowi, langkah pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT yang baik akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Namun, hal sebaliknya akan terjadi apabila tidak dilakukan dengan cukup baik.

Sejauh ini, Jokowi menilai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pemangku kepentingan lainnya, selama dua dekade terakhir telah bekerja keras mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

"Apa yang telah dicapai dalam dua dekade ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Tantangan yang akan kita hadapi di masa depan akan semakin berat, dan potensi kejahatan siber juga semakin meningkat," ujar Jokowi dalam acara Peringatan 20 Tahun Gerakan APU PPT, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (18/4).

Meski begitu, Jokowi berterima kasih kepada seluruh jajaran PPATK yang melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT selama dua dekade terakhir.

Tetapi, dia mengingatkan bahwa sekarang ini dan ke depannya akan terus bermunculan bentuk-bentuk dan atau modus-modus baru dari pelaku kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Saya memahami pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak bisa dilakukan oleh PPATK sendiri," tuturnya.

Maka dari itu, Jokowi mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Harapannya, hal ini bisa membantu penyelamatan perekonomian dan keuangan negara.

"Kita perlu bekerja keras bersama-sama menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan keuangan kita," tandas Jokowi.