Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Selama Anggaran Belum Diketok, Tidak Ada Jaminan Pemilu 2024 Digelar

MINGGU, 17 APRIL 2022 | 16:03 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penegasan Presiden Joko Widodo bahwa tanggal Pemilu Serentak 2024 digelar 14 Februari 2024 tampaknya belum melegakan semua pihak. Sebab, belum ada ketegasan dari mantan Walikota Solo itu bahwa dirinya akan menolak perpanjangan masa jabatan.

Tidak cukup sampai di situ. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengurai sejumlah keraguan yang muncul dibenaknya tentang pelaksanaan Pemilu 2024.

Pertama, adalah keraguan pada ucapan Presiden Joko Widodo. Di mana tindakan presiden sudah sering berbeda dengan apa yang diucapkan.


Kedua, adalah kondisi keuangan negara yang sedang kritis akibat berbagai hal. Mulai dari utang, pembangunan infrastruktur ugal-ugalan, hingga dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Jadi masih yakin kah pemilu (pilpres/pilkada) bisa dilaksanakan sesuai jadwal, 14 Februari 2024?” tanyanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/4).

Menurutnya, perlu garansi besar yang ditunjukkan oleh pemeritah agar rakyat yakin bahwa pemilu memang akan digelar pada tahun 2024. Salah satunya adalah dengan menyetujui anggaran pemilu yang diajukan penyelenggara negara.

“Selama anggaran pemilu belum disetujui dan diketok, tak ada jaminan,” tegas Iwan Sumule.

Senada itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga meminta DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk membahas anggaran Pemilu 2024 di masa reses.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengingatkan bahwa biaya dibutuhkan untuk menjalankan tahapan pemilu. Terlebih di tahun ini, akan dilakukan pendaftaran partai politik peserta pemilu, dan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan faktual.

"Jika anggaran pemilu belum bisa ditetapkan sampai dimulainya tahapan pemilu, tentu akan mengganggu jalannya tahapan," katanya kepada wartawan, Sabtu (16/4)

Anggaran Pemilu 2024 dinilai masih terlalu besar. Di mana  KPU mengajukan rencana anggaran sebesar Rp 76,7 triliun atau naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya