Permintaan agar Presiden Joko Widodo segera menyatakan pengunduran diri disuarakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi. Permohonan itu termaktub dalam pernyataan sikap bersama yang dibuat pada Kamis (14/4).
Presidium KAMI Jawa Timur, Daniel M. Rasyid mengurai alasan di balik desakan tersebut. Pertama karena masalah yang dihadapi oleh negara saat ini terlampau berat, sementara pengelolaan negara sudah amburadul.
“APBN makin jebol, utang pemerintah mencapai Rp 7.000 triliun lebih, dan menanggung beban bunga sekitar Rp 400 triliun setahun,†urainya dalam membacakan pernyataan KAMI Lintas Provinsi tersebut kepada redaksi, Jumat (15/4).
Daniel mengurai, pemerintah memiliki utang kepada Pertamina dan PLN masing-masing sekitar Rp 100 triliun, kedua BUMN strategis tersebut juga mengalami kesulitan utang yang akan jatuh tempo.
Di era Pemerintahan Jokowi tidak sedikit perusahaan yang harus disuntik dana penyertaan modal negara (PMN), supaya BUMN bisa bertahan hidup. Karena utang perusahaan sangat besar seperti Garuda Indonesia, BUMN Karya, Krakatau Steel, PTPN, PT Angkasa Pura, PLN dan Pertamina.
Kedua, Jokowi dinilai telah keliru dalam mengelola ekonomi negara. Dalam keadaan daya beli rakyat yang merosot, pemerintah malah memaksa menaikkan pajak PPN 11 persen dan enaikkan BBM, termasuk gas dan listrik.
Usaha ini akan gagal memperbaiki kondisi ekonomi, karena kontraproduktif dengan usaha meningkatkan daya beli. Seharusnya pemerintah menghapus pajak dalam rangka mendongkrak daya beli dan konsumsi karena pendapatan per kapita masyarakat telah menurun drastis.
Ketiga, ketahanan finansial pemerintah di ujung tanduk. Pemerintah berutang ke BI dalam jumlah besar ini sebagai pelanggaran moneter yang berat. Lembaga internasional IMF telah melarang BI memberi utang pada pemerintah.
“Selama ini pemerintah ditopang oleh oligarki pengusaha dan tersandera oleh para mafia, salah satunya terbukti pemerintah tidak berdaya sama sekali mengendalikan harga minyak goreng,†terangnya.
Selanjutnya, ketidakpercayaan masyarakat dengan kemampuan Jokowi dalam mengelola negara dikhawatirkan akan berlanjut tanpa jalan keluar. Indonesia bisa terjebak dalam utang dan dikendalikan oleh oligarki, serta ketergantungan pemerintah terhadap China (RRC).
Kekhawatiran tersebut tergambar dari aksi unjuk rasa berbagai kalangan masyarakat, di samping tuntutan penolakan penundaan pemilu dan 3 periode, tuntutan agar Jokowi mundur menggema di setiap aksi. Termasuk aksi mahasiswa di berbagai kota.
“Dari sejumlah tersebut, KAMI Lintas Provinsi menyatakan dan memohon agar Presiden Jokowi segera menyatakan mundur secara baik-baik atas kemauannya sendiri. Jangan sampai mundur karena dipaksa oleh rakyat dan berisiko akan terjadi jatuhnya korban yang tidak kita inginkan bersama,†tutupnya.
Selain Daniel M. Rasyid, pernyataan sikap ini turut ditandatangani oleh Presidium KAMI Jawa Tengah, Mudrick SM Sangidu; KAMI DIY, Syukri Fadholi; KAMI Jawa Barat, Syafril Sjofyan; AP-KAMI DKI Jakarta, Djudju Purwantoro; KAMI Banten, Abuya Shiddiq; KAMI Sumatera Utara, Zulbadri; KAMI Riau, Muhammad Herwan; KAMI Kalimantan Barat, H. Mulyadi; KAMI Sumatera Selatan, Mahmud Khalifah Alam, S.Ag; KAMI Sulawesi Selatan, Geralz Geerhan; KAMI Kepri, Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd, dan KAMI Jambi, H. Suryadi.
