BLT Minyak Goreng Dinilai Terlambat, Dede Yusuf: Sudah Lama Kami Suarakan

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng (migor) bagi 20,5 juta warga dan 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) dinilai sebagai sebuah kebijakan yang telat.

Meski demikian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi tetap
mendukung program yang hanya berlangsung pada April, Mei, dan Juni tersebut.

"BLT sudah sejak lama, dua tahun yang lalu kami suarakan, ketika rakyat teriak turunkan BLT. Karena perputaran uang terbesar Indonesia dari belanja rumah tangga," ujar Dede, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (14/4).

"BLT sudah sejak lama, dua tahun yang lalu kami suarakan, ketika rakyat teriak turunkan BLT. Karena perputaran uang terbesar Indonesia dari belanja rumah tangga," ujar Dede, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (14/4).

Apabila masyarakat menahan uangnya, maka perputaran ekonomi di Indonesia juga terhambat. Namun, kata Dede, pemerintah malah antipati dengan program tersebut.

"Selama mereka tidak belanja atau menahan uangnya maka perputaran ekonomi di Indonesia juga terhambat. Jadi masih membuat program lain. Ternyata ketika harga sudah naik dan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, termasuk migor, maka kebijakan BLT turun," tutur politikus Partai Demokrat ini.

Melalui kebijakan terbarunya, Pemerintah mulai mengucurkan BLT minyak goreng bagi masyarakat miskin dan pedagang kaki lima (PKL) yang terimbas tingginya harga minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir.

BLT minyak goreng ini diberikan kepada 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang masuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).

Setiap penerima akan mendapatkan Rp 100 ribu per bulan selama 3 bulan yaitu April, Mei, dan Juni. Namun BLT ini akan diberikan sekaligus sebesar Rp 300 ribu pada bulan ini.