Berita

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian/Net

Politik

Mendagri Tito Harap Ratusan Triliun Anggaran Pemilu Digunakan Secara Efisien

RABU, 13 APRIL 2022 | 20:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024 disebut menelan uang negara sebesar Rp110,4 triliun. Dengan rincian Rp76,6 triliun untuk KPU dan Rp33,8 triliun bagi Bawaslu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, anggaran Pemilu 2024 merupakan prinsip dasar dari pemerintah untuk KPU yang nantinya akan menyusun PKPU. Oleh karena itu, Mendagri TIto berharap agar anggaran yang digelontorkan pemerintah ini digunakan secara efektif.

“Anggaran itu tepat digunakan untuk setiap tahapan berjalan lancar. Yang kedua adalah efisien. Efisien ini sangat penting, artinya dengan sumber daya anggaran seminimal mungkin bisa mencapai target yaitu pemilu yang lancar dan aman. Jadi tolong dihitung betul,” kata Tito dalam rapat kerja bersama KPU, Bawaslu dan Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (13/4).


Mantan Kapolri ini menyinggung soal pernyataan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan para menteri. Presiden Joko Widodo meminta kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang menjadi juru bicara pemerintah untuk membicarakan anggaran Pemilu 2024 antara KPU dengan parlemen.

“Untuk membicarakan dengan KPU, dengan DPR agar dikalkulasi betul karena kan kita lihat terjadi lompatan yang cukup tinggi dari 2014, 2019, ke 2022 KPU-Bawaslu saja kalau tidak salah Rp103-108 triliun, ini berbeda jomplang dengan 2014 dan 2019,” katanya.

Oleh karena itu, kata Tito, di tengah situasi sulit saat ini, negara pemerintah rakyat membutuhkan biaya lantaran Covid-19 masih belum selesai dan 2024 tidak menjamin akan selesai.

"Yang kedua kita juga masih dalam tahap recovery ekonomi, pemulihan ekonomi. Banyak juga yang terdampak dan juga banyak program-program strategis nasional dan juga program-program di daerah yang belum terselesaikan yang juga membutuhkan biaya. Belum lagi nanti ada pemekeran di Papua misalnya, ini memerlukan biaya,” ucapnya.

“Oleh karena itu, mohon dengan segala hormat dikalulasi betul anggarannya agar bisa seminimal mungkin tapi tetap mencapai target pemilu terlaksana aman dan lancar,” tutupnya.




Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya