Ketua KPU: Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bisa Saja Dipangkas

Presiden Joko Widodo menyebut dibutuhkan sedikitnya Rp110,4 triliun untuk Pemilu 2024. Dengan rincian, Rp 76,6 triliun untuk KPU dan sisanya Rp 33,8 triliun bagi Bawaslu.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyampaikan, anggaran penyelenggara Pemilu 2024 untuk KPU dan Bawaslu, bisa dipangkas atau diefisiensi dengan beberapa syarat.

"KPU memang sudah mengajukan anggaran dan memang sudah dilakukan apa namanya review dan efisiensi tentu saja efisiensi ini masih sangat mungkin kita peroleh atau kita raih lagi dengan beberapa catatan,” ucap Hasyim dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (13/4).

Hasyim menyampaikan bahwa anggaran yang disebutkan PResiden Joko Widodo untuk Pemilu 2024 itu sangat tinggi lantaran memerlukan beberapa keperluan penunjang dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Mengapa anggaran besar? Karena keperluan yang diperlukan di kepemiluan dalam hal ini pandangan KPU bukan sekedar aspek elektoral tapi juga ada aspek-aspek dukungan infrastruktur seperti kantor kemudian gudang,” katanya.

Jelang musim pemilu, infrastruktur yang diperlukan dapat direspon positif, namun sebalknya jika tidak pada musim pemilu anggaran untuk infrastruktur pemilu sangat sulit untu didapatkan.

"Oleh karena itu bila ini bisa memangkas mata anggaran yang sangat tinggi atau besar maka dapat di efisiensi dengan beberapa cara misalkan di antaranya fasilitasi dari pemerintah terutama jajaran pemerintah pusat yang punya infrastruktur di daerah kantor-kantor itu dihibahkan untuk KPU,” tutupnya.