Berita

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian/Net

Politik

Tito Minta Aspek Keamanan Hingga Antisipasi Tewasnya Petugas KPPS Diperhatikan

RABU, 13 APRIL 2022 | 16:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar aspek keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) diperhatikan. Sebab, dengan adanya perbedaan pilihan dipastikan terdapat potensi konflik.

“Masyarakat pasti akan berbeda pada pilihan, terbelah pada pilihannya. Sudut pandang keamanan, setiap perbedaan pasti akan mengandung konflik. Konfliknya yang penting tidak menghancurkan, tapi konfliknya perlu di-manage sedemikian rupa” kata Tito saat RDP dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP bersama Komisi II DPR RI, Rabu (13/4).

Mantan Kapolri ini berharap agar penyelenggara pemilu merencanakan dengan baik seluruh rangkaian dan tahapan, mulai dari persiapan, pendaftaran hingga penghitungannya.


“Oleh karena itu perencanaan harus rigid,” pinta Tito.

Tito mengatakan, penyelenggaraan pemilu harus belajar dari peristiwa pemilihan tahun 2019 yang masa kampanyenya cukup panjang yakni selama tujuh bulan. Hal ini menurutnya membuka lebar polarisasi lantaran munculnya politik identitas dan sara.

“Kemudian rakyat kita belajar di 2019 dimana masa kampanye hampir 7 bulan kita lihat ada politik identitas, politik sara yang keluar, itu rawan,” ungkap Tito.

Disamping itu, belajar dari pemilu tahun 2019, penyelenggaraan pemilu 2024 nanti diharapkan betul-betul matang. Sehingga tidak lagi terjadi 894 petugas KPPS meninggal dunia lantaran dalam pelaksanaannya dianggap kurang aman bagi kesehatan.

“Semua paham saya kira cukup banyak yang wafat karena sakit, kelelahan, dan lain-lain. Kita perlu membuat perencanaan yang benar-benar matang agar hal itu tidak terulang lagi,” pesan Tito.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya