Berita

Kader PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

PDIP: Klaim Big Data Ratusan Juta Itu Sampah, Totally Big Lie!

RABU, 13 APRIL 2022 | 12:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keengganan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mengungkap big data di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) semakin mempertegas adanya kebohongan besar dalam klaim ini.

Di mana dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Luhut mengkliam ada 110 juta pengguna media sosial yang memiliki kecenderungan agar Pemilu 2024 ditunda.

Bagi kader PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, apa yang diklaim Menko Luhut adalah kebohongan besar.


"Bagi saya klaim big data ratusan juta itu sampah, totally a big lie, tidak lebih dari sebuah kebohongan besar yang buat untuk mendukung hasrat politik yang berlebihan," tegasnya ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/4).

Anggota Komisi VI DPR RI ini meyakini, sampai kiamat sekalipun, Menko Luhut tidak akan berani membuka big data secara transparan kepada masyarakat. Sebab data itu memang sebatas pepesan kosong belaka.

“Saya yakin itu pepesan kosong belaka, such a bullshit!” imbuhnya.

Deddy mengatakan sejak awal dirinya sudah meragukan keberadaan big data itu. Karena, secara metodologi lemah dan secara ilmiah sulit dipertanggungjawabkan.

Sebab akan sulit membayangkan bagaimana melakukan sampling, analisis, pembobotan, menarik kesimpulan untuk data sebesar itu.

Menurutnya, jika hanya menggunakan artifisial intelligent atau algoritma tertentu yang menangkap kata “3 periode” di media sosial, maka hal itu bisa saja dimungkinkan. Hanya saja, hasil yang didapat pasti bias, margin of error tinggi dan sama sekali tidak bisa dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya